Banjir Ayeyarwady dan Konflik: 30.000 Warga Myanmar Terjepit Krisis Pangan

Banjir besar yang menerjang wilayah Ayeyarwady, Myanmar, sejak akhir Juli telah menenggelamkan puluhan desa dan memutus akses warga terhadap kebutuhan pokok. Setidaknya 30.000 penduduk terdampak langsung, sementara konflik bersenjata yang masih berkecamuk membuat upaya evakuasi dan distribusi bantuan berjalan sangat lambat.

Pusat bencana berada di Kotapraja Lemyethna, di mana tanggul Sungai Ngawun jebol pada malam 30 Juli. Otoritas setempat mengaitkan kejadian ini dengan curah hujan ekstrem dan erosi, namun warga menilai akar masalahnya lebih dalam: tanggul tua yang sudah rapuh akibat lubang tikus dan sarang rayap, serta minimnya perawatan karena pertempuran antara militer Myanmar dan Arakan Army yang merambah ke area tersebut.

Kondisi ini mempertegas siklus krisis yang berkepanjangan di Myanmar. Bagi warga yang sudah berulang kali menghadapi bencana, banjir kali ini menjadi pukulan telak. Seorang petani mengaku kehilangan ternak dan tidak bisa berbuat banyak. “Sapi dan kerbau kami sekarang hidup di tengah hujan dan panas terik,” ujarnya. Sementara itu, pemerintah militer justru menetapkan zona banjir sebagai area berbahaya, sehingga kelompok penyelamat swasta dari luar daerah tidak bisa masuk secara leluasa. Mereka hanya diizinkan mendirikan posko di sebuah biara di dekat lokasi, lalu bergerak ke desa-desa dengan pengawalan ketat.

Dampak terbesar diperkirakan akan dirasakan pada sektor pertanian. Ayeyarwady selama ini dikenal sebagai lumbung padi Myanmar, dengan sekitar 3,7 juta hektare lahan padi ditanam musim ini. Namun, banjir datang di saat petani sudah kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk mengoperasikan mesin pertanian. Harga pupuk dan input produksi lainnya juga melonjak, membuat banyak petani terancam kehilangan modal. Menurut para ahli, tanaman padi hanya mampu bertahan maksimal satu minggu terendam sebelum akhirnya rusak total.

Di tengah kekacauan ini, Kotapraja Lemyethna juga menjadi tempat berlindung bagi ratusan pengungsi internal yang sebelumnya melarikan diri dari pertempuran di Negara Bagian Rakhine. Mereka kini menghadapi situasi yang lebih tragis: barang bawaan yang tersisa ikut terendam banjir. “Tidak ada kata yang bisa menggambarkan penderitaan ini,” tutur seorang pengungsi.

Pemerintah Myanmar berjanji akan memperbaiki tanggul yang rusak serta menyediakan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Namun, tanpa jaminan keamanan dan akses yang bebas, janji tersebut sulit direalisasikan. Para pengamat menilai krisis ini akan memperdalam ketidakstabilan politik dan ekonomi Myanmar, yang sudah terpuruk sejak kudeta militer 2021.

Bagi Indonesia, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya ketahanan pangan dan manajemen bencana di tengah konflik. Sebagai negara yang juga rawan banjir dan memiliki ketergantungan pada impor beras, Indonesia perlu memperkuat sistem peringatan dini dan infrastruktur irigasi untuk mengantisipasi skenario serupa. Pertanyaannya, apakah ASEAN mampu mendorong dialog dan bantuan kemanusiaan yang efektif di Myanmar, atau krisis ini akan terus berlarut tanpa solusi?