Deklarasi Perdamaian Hiroshima ke-81: Seruan Tegas kepada Pemimpin Dunia dan Jepang

Pada peringatan 81 tahun bom atom Hiroshima, Wali Kota Kazumi Matsui kembali melontarkan kecaman tajam terhadap para pemimpin dunia yang dinilainya gagal menjaga perdamaian dan justru menggunakan senjata nuklir sebagai alat intimidasi. Dalam Deklarasi Perdamaian yang dibacakan pada 6 Agustus 2026, Matsui menyoroti kegagalan Konferensi Tinjauan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut dalam mengadopsi dokumen final, sebuah sinyal bahwa komitmen global terhadap pelucutan senjata semakin rapuh.

Matsui menegaskan bahwa tanggung jawab atas kebuntuan ini berada di pundak para pemimpin politik yang cenderung saling menyalahkan dan membenarkan tindakan mereka sendiri. Menurutnya, sikap seperti itu tidak hanya mengabaikan kewajiban yang diatur dalam NPT, tetapi juga mengguncang fondasi stabilitas global. “Jika ini berlanjut, ketidakpercayaan akan semakin dalam dan kita bisa kembali ke era keserakahan seperti masa Perang Dunia II,” ujarnya, mengingatkan bahwa meremehkan kebiadaban senjata nuklir dan menerima penggunaan kekerasan demi kepentingan sendiri dapat memicu siklus balas dendam yang berujung pada tragedi Hiroshima atau Nagasaki berikutnya.

Deklarasi ini juga menggarisbawahi pentingnya mendengarkan kembali kesaksian para hibakusha, korban selamat yang kini rata-rata berusia di atas 86 tahun. Matsui mengutip pengalaman seorang perempuan yang kehilangan kakak perempuannya dalam ledakan, dengan gambaran kulit yang membusuk dan gigi yang tersingkap tanpa bibir. Ada pula kisah seorang perempuan yang terpapar radiasi pada usia 3 tahun dan menderita leukemia di usia 55 tahun, hidup dalam ketakutan akan penyakit yang bisa menyerang kapan saja. Seorang pria yang berusia 9 tahun saat bom dijatuhkan, merespons invasi Rusia ke Ukraina yang menewaskan banyak warga sipil, memohon agar manusia mengatasi konflik internal dan saling memahami untuk membangun dunia tanpa kekerasan.

Di tengah memudarnya ingatan akan perang, Matsui mengingatkan bahwa terlalu banyak pemimpin yang masih menganggap doktrin pencegahan nuklir sebagai pendekatan realistis. Hal ini, menurutnya, justru melegitimasi kekerasan dan menjauhkan dunia dari cita-cita penghapusan senjata nuklir. Ia menyerukan kepada generasi muda untuk membangun koneksi lintas batas, berbagi kegembiraan, mimpi, dan harapan, serta terlibat aktif dalam komunitas untuk menumbuhkan budaya perdamaian global. Kota Hiroshima, bersama 8.589 kota anggota Mayors for Peace, akan terus mengampanyekan “Spirit of Hiroshima” ke seluruh dunia.

Matsui secara khusus menyoroti peran Jepang dalam tatanan internasional. Ia mendesak pemerintah Jepang untuk tetap berpegang pada idealisme Konstitusi yang menjunjung perdamaian, serta melakukan diplomasi yang ulet dan konsisten tanpa mengorbankan rakyat. “Kami meminta Jepang untuk berpartisipasi sebagai pengamat dalam Konferensi Tinjauan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) pada November mendatang, kemudian meratifikasinya tanpa penundaan,” tegasnya. Ia juga meminta peningkatan dukungan bagi para hibakusha, termasuk mereka yang tinggal di luar negeri, yang masih menghadapi penderitaan fisik dan psikologis.

Bagi Indonesia, deklarasi ini relevan mengingat posisi negara sebagai anggota non-nuklir yang aktif dalam forum-forum internasional. Indonesia selama ini konsisten mendukung upaya pelucutan senjata nuklir dan pernah menjadi inisiator dalam pembahasan zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Sikap tegas Matsui dapat menjadi pengingat bahwa tekanan diplomatik dari negara-negara non-nuklir sangat penting untuk mendorong negara pemilik senjata nuklir memenuhi komitmen mereka. Di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat, suara negara-negara seperti Indonesia bisa menjadi penyeimbang bagi dominasi kekuatan besar.

Deklarasi ini ditutup dengan doa dan harapan agar dunia bersatu mewujudkan penghapusan senjata nuklir. Namun, pertanyaan yang menggantung adalah: akankah para pemimpin dunia, terutama dari negara-negara pemilik senjata nuklir, benar-benar mendengarkan seruan ini dan mengubah kebijakan mereka? Atau akankah peringatan berikutnya kembali diwarnai kegagalan yang sama? Masa depan kemanusiaan bergantung pada jawaban atas pertanyaan tersebut.