Jamie Oliver Ingin Larang Permen Karet, Warganet Singapura: 'Selamat Datang di Negeri Tujuan'

Koki selebritas asal Inggris, Jamie Oliver, kembali memicu perbincangan hangat di media sosial. Dalam wawancara dengan The Telegraph yang diunggah pada Sabtu (1/8), Oliver menyatakan bahwa jika diberi kekuasaan untuk melarang satu hal, ia akan memilih permen karet. Pernyataan ini sontak mengundang reaksi warganet, terutama dari Singapura, negara yang telah lama menerapkan larangan serupa.

Oliver, yang dikenal dengan kampanye makanan sehat, mengaku kesal melihat trotoar yang dipenuhi bekas permen karet. "Saya berjalan di jalan dan seluruh trotoar rusak oleh tambalan permen karet. Saya tidak akan melarang kombinasi rasa, tapi saya akan melarang permen karet, kecuali bisa dibersihkan dengan semprotan air bertekanan tinggi. Tapi itu tidak mungkin," ujarnya. Pernyataan ini langsung memicu perbandingan dengan Singapura, yang telah melarang penjualan dan impor permen karet sejak 1992.

Respons warganet pun beragam, mulai dari yang mendukung hingga yang bernada humor. Aktor Tom Rooke berkomentar, "Singapura [telah melarang permen karet], itu luar biasa. Kamu bisa makan malam dari trotoar." Sementara itu, seorang warganet Singapura berbagi pengalaman pribadinya, "Awalnya banyak yang tidak setuju dengan larangan ini. Tapi saya masih ingat masa-masa ketika duduk di bus umum dan menemukan permen karet menempel di kursi, tombol lift, dan tempat umum lainnya. Sekarang, saya bersyukur kebijakan itu diterapkan. Singapura menjadi lebih bersih dan nyaman."

Bahkan penyanyi-aktor Singapura, Nathan Hartono, ikut berkomentar dengan nada bercanda, "Selamat datang di Singapura." Komentar ini menambah keceriaan diskusi yang sebenarnya menyoroti keberhasilan kebijakan publik yang kontroversial tersebut.

Larangan permen karet di Singapura bermula dari insiden vandalisme pada 1992, ketika permen karet ditempelkan pada sensor pintu kereta MRT, menyebabkan gangguan operasional. Kebijakan ini kemudian dilonggarkan pada 2004 untuk mengizinkan penjualan permen karet terapeutik, gigi, dan nikotin. Meski sempat menuai kritik, larangan ini kini dianggap sebagai salah satu kebijakan yang berhasil menjaga kebersihan kota.

Bagi Indonesia, fenomena ini menarik untuk dicermati. Meski tidak ada larangan serupa, masalah permen karet di ruang publik juga kerap menjadi keluhan. Namun, fokus utama Indonesia justru pada pengelolaan sampah secara umum, yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kebijakan Singapura yang tegas dan konsisten bisa menjadi bahan pembelajaran, meski konteks sosial dan budaya yang berbeda perlu dipertimbangkan.

Ke depannya, pernyataan Oliver mungkin hanya sekadar guyonan, tetapi diskusi yang muncul menunjukkan bahwa kebijakan publik yang kontroversial sekalipun dapat diterima jika dampaknya nyata. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap mengambil langkah serupa untuk mengatasi masalah kebersihan, atau justru mencari solusi yang lebih sesuai dengan kondisi lokal?