Program Makan Gratis Hasilkan 120 Juta Porsi Sampah per Minggu: Ekonomi Rugi Rp1,27 Triliun

Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi masalah serius: setiap pekan, jutaan porsi makanan berakhir sebagai sampah. Data terbaru dari lembaga riset CELIOS menunjukkan angka limbah yang mengejutkan, memicu pertanyaan tentang efektivitas program yang menyasar 62 juta penerima manfaat ini.

Menurut kajian yang dirilis pada April lalu, antara 62 juta hingga 120 juta paket makanan terbuang sia-sia dalam sepekan. Dari jumlah tersebut, setidaknya 7.700 ton nasi matang dan 3.400 ton lauk-pauk dibuang, menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp1,27 triliun atau setara US$71 juta. Angka ini menjadi sorotan tajam di tengah upaya pemerintah menekan angka stunting yang menjadi tujuan utama program.

Kementerian Lingkungan Hidup merespons dengan mengumumkan penguatan pendekatan ekonomi sirkular pada awal Agustus. Deputi Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyatakan bahwa dapur-dapur mitra pemerintah akan didorong mengolah sisa makanan menjadi pakan ternak dan pupuk. "Yang bisa kita capai dengan cepat adalah membuat produksi pangan menjadi sirkular," ujarnya. Namun, langkah ini dinilai tidak menyentuh akar masalah oleh peneliti CELIOS, Isnawati Hidayah. Ia menegaskan bahwa pendekatan sirkular tidak akan menghapus fakta bahwa program ini menghasilkan limbah dalam jumlah besar karena pemerintah belum mampu memberikan solusi nyata.

Persoalan sampah makanan ini bukan hal baru bagi Indonesia. Laporan PBB menempatkan Indonesia sebagai produsen sampah makanan terbesar kedelapan di dunia pada 2024, dengan total lebih dari 14,7 juta ton. Greenpeace Indonesia memperingatkan bahwa akumulasi sampah organik di tempat pembuangan akhir berpotensi menghasilkan gas metana yang mudah terbakar dan memicu berbagai risiko kesehatan. Mereka menyebut limbah yang menggunung ini sebagai cermin buruknya pengelolaan program.

Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola program ini sebenarnya telah menerbitkan regulasi pada Maret lalu yang mewajibkan dapur mengelola sisa makanan dan limbah secara menyeluruh. Kepala BGN, Sudaryono, yang baru menjabat sejak 22 Juli, mengklaim pihaknya akan terus memantau pelanggaran di dapur-dapur, termasuk yang tidak memiliki fasilitas pengolahan air limbah memadai. "Kami mendorong dapur untuk mendaur ulang limbah dalam jumlah besar, seperti mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel," katanya. Namun, langkah ini belum mampu meredam kritik, terutama setelah insiden keracunan massal yang menimpa sekitar 1.200 orang di Semarang dan Jayapura.

Di bawah kepemimpinan Sudaryono, BGN menutup hampir 900 dapur pada minggu pertamanya menjabat. Penutupan ini dipicu oleh pelanggaran standar higiene dan operasional, serta minimnya fasilitas pengolahan limbah. Meski demikian, peneliti CELIOS menilai bahwa tanpa perbaikan tata kelola yang mendasar, program ini akan terus menjadi sumber sampah makanan. Pertanyaannya, apakah pemerintah mampu berbenah sebelum masalah ini semakin membesar dan mengancam tujuan mulia program itu sendiri?