Mantan PM Malaysia Ismail Sabri Ditahan di Rumah Sakit, Sidang Dugaan Korupsi Ditunda
Baca dalam 60 detik
- Pengadilan Kuala Lumpur menunda pembacaan dakwaan terhadap Ismail Sabri hingga 27 Agustus setelah ia dirawat di Institut Jantung Negara (IJN).
- Mantan perdana menteri berusia 66 tahun itu menghadapi tuduhan korupsi dan pencucian uang terkait dugaan penyalahgunaan dana RM700 juta untuk kampanye 'Keluarga Malaysia'.
- Penundaan ini menyoroti praktik peradilan yang mempertimbangkan kondisi kemanusiaan, sekaligus menambah daftar panjang mantan pemimpin Malaysia yang tersandung kasus hukum.

Pengadilan Malaysia pada Jumat (7/8) memutuskan untuk menunda proses pembacaan dakwaan terhadap mantan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob hingga 27 Agustus mendatang. Penundaan ini dilakukan setelah Ismail Sabri dilarikan ke rumah sakit akibat gangguan irama jantung, sebuah kondisi yang memaksanya menjalani prosedur pemasangan alat pacu jantung.
Ismail Sabri, yang menjabat sebagai perdana menteri sejak Agustus 2021 hingga November 2022, seharusnya menghadapi sidang perdana di Pengadilan Sesi Kuala Lumpur pada Jumat pagi. Namun, ia diketahui telah dirawat di Institut Jantung Negara (IJN) sejak Kamis (6/8) dan dijadwalkan menjalani operasi pemasangan pacemaker pada Jumat sore. Hakim Suzana Hussin mengabulkan permohonan pengacara Ismail Sabri untuk menunda pembacaan dakwaan, dengan pertimbangan kondisi kesehatan terdakwa.
"Mempertimbangkan kondisi kesehatan terdakwa, dan atas permintaan kuasa hukum yang disetujui jaksa, pengadilan mengizinkan proses pembacaan dakwaan dan perekaman pembelaan dilakukan pada 27 Agustus pukul 09.00," ujar Suzana, seperti dikutip The Star. Jaksa penuntut umum Farah Ezlin Yusof Khan juga tidak keberatan dengan penundaan ini, dengan alasan kemanusiaan.
Ismail Sabri, yang juga anggota parlemen dari daerah pemilihan Bera, telah menjadi sorotan dalam penyelidikan korupsi yang dilakukan Komisi Pencegahan Korupsi Malaysia (MACC). Ia ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2025 terkait dugaan penyalahgunaan dana pemerintah senilai RM700 juta (sekitar US$171 juta) untuk kampanye promosi "Keluarga Malaysia". Konsep "Keluarga Malaysia" merupakan gagasan yang ia perkenalkan dalam pidato perdananya sebagai perdana menteri.
Dalam penggeledahan yang dilakukan MACC, ditemukan uang tunai sekitar RM170 juta dalam berbagai mata uang, 16 kilogram emas batangan senilai RM7 juta, perhiasan, serta jam tangan mewah dari sejumlah lokasi yang diduga digunakan sebagai "rumah aman". Empat mantan staf Ismail Sabri juga telah ditangkap terkait penyelidikan ini. Penyelidikan yang dilakukan MACC telah rampung pada Juni 2025, dan Ismail Sabri telah beberapa kali dipanggil untuk dimintai keterangan.
Pengacara Ismail Sabri, Amer Hamzah Arshad, menjelaskan bahwa kliennya sempat berada di kantor pusat MACC pada Kamis untuk proses perekaman pernyataan, namun tiba-tiba mengalami masalah kesehatan. "Dokter mengonfirmasi bahwa klien kami memiliki kondisi kesehatan, kemungkinan aritmia (detak jantung tidak teratur)," kata Amer kepada wartawan, seperti dikutip Free Malaysia Today. Ia menambahkan bahwa Ismail Sabri tetap berada dalam pengawasan MACC dan tidak ada indikasi untuk melarikan diri.
Kasus ini menambah daftar panjang mantan pemimpin Malaysia yang berhadapan dengan hukum. Sebelumnya, Najib Razak telah dipenjara terkait skandal 1MDB, sementara Muhyiddin Yassin juga pernah menghadapi tuduhan korupsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Malaysia tidak pandang bulu, meskipun prosesnya kerap berlarut-larut.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama yang berkaitan dengan kampanye politik. Pengalaman Malaysia dalam menindak mantan pejabat tinggi bisa menjadi pelajaran berharga bagi upaya pemberantasan korupsi di tanah air.
Dengan penundaan ini, publik Malaysia menunggu kelanjutan proses hukum terhadap Ismail Sabri. Pertanyaan besarnya, apakah ia akan menghadapi dakwaan secara penuh setelah kondisinya membaik, atau akankah ada perkembangan baru dalam penyelidikan yang melibatkan tokoh politik lainnya? Yang jelas, kasus ini akan terus menjadi sorotan hingga tuntas.



