Subsidi Tiongkok Lebih Cerdas dari Barat: IMF Ungkap Strategi yang Mengubah Peta Dagang Global

Ekspor Tiongkok yang menembus hampir US$4 triliun tahun lalu memicu kecemasan global, namun analisis terbaru IMF mengungkap bahwa kunci keunggulan Beijing bukan sekadar besaran subsidi, melainkan ketajaman dalam menargetkan sektor-sektor strategis. Temuan ini sekaligus menelanjangi kemunafikan negara-negara Barat yang kerap menuding Tiongkok bermain curang.

Laporan IMF yang sempat tertunda itu memaparkan tiga temuan krusial. Pertama, meski definisi subsidi yang digunakan lebih sempit—hanya mencakup hibah langsung dan bantuan—porsi subsidi Tiongkok mencapai 2,5 persen dari nilai tambah pada 2023, naik signifikan dari 1 persen pada 2015. Angka ini mungkin tampak kecil, tetapi sangat berarti di tengah margin bisnis yang tipis. Kedua, praktik intervensi pemerintah ternyata lazim di negara maju; AS mencatat subsidi 1,3 persen dari nilai tambah, sementara Kanada dan Uni Eropa masing-masing 1 persen dan 0,6 persen. Ketiga, yang paling mencolok: subsidi Tiongkok terkonsentrasi pada industri strategis seperti semikonduktor dan perangkat keras teknologi (3 persen), sedangkan untuk sektor non-strategis seperti pertanian hanya 1 persen. Sebaliknya, AS justru membalik proporsi itu—2 persen untuk sektor non-strategis dan hanya 0,5 persen untuk sektor strategis.

Perbedaan pendekatan ini bukan sekadar angka. Ekonom seperti Marc Fasteau dan Ian Fletcher menyoroti bahwa AS menerapkan kebijakan secara parsial: tarif dan dukungan untuk pembuat chip, tetapi pelatihan kerja terbatas, serangan terhadap energi hijau, dan kegagalan membangun jaringan transmisi listrik. Sementara itu, Tiongkok dan Singapura, seperti dicatat ekonom IMF, mengintegrasikan subsidi dengan langkah komplementer—mulai pelatihan tenaga kerja hingga pemasangan jalur listrik bertegangan tinggi untuk mendukung teknologi hijau. Integrasi kebijakan inilah yang memungkinkan Tiongkok melesat dalam pembangkit listrik, infrastruktur vital bagi pengembangan kecerdasan buatan (AI).

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara yang tengah gencar mendorong hilirisasi nikel dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, Indonesia perlu menarik pelajaran dari strategi Tiongkok. Alih-alih menyebar subsidi secara merata, pemerintah perlu memprioritaskan sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi, sekaligus membangun infrastruktur pendukung—seperti jaringan listrik dan pelatihan tenaga kerja—agar kebijakan berjalan efektif. Jika tidak, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan global yang semakin mercantilist.

Kepala IMF, Kristalina Georgieva, telah memperingatkan bahwa jika Tiongkok tidak menstimulasi permintaan domestik dan terus membanjiri pasar global, justru Tiongkok yang bisa menghancurkan sistem perdagangan berbasis aturan. "Negara-negara akan tidak punya pilihan selain mengenakan tarif pada barang-barang Tiongkok," ujarnya. Menteri Keuangan Turki, Mehmet Şimşek, juga mengeluhkan bahwa Tiongkok menjadi salah satu risiko terbesar bagi ketidakseimbangan eksternal negaranya. Namun, di tengah realitas politik, Beijing diperkirakan tidak akan mengubah kebijakan, dan AS pun enggan mencabut tarifnya.

Pertanyaannya kini: apakah negara-negara seperti Indonesia mampu merancang kebijakan industri yang lebih cerdas dan terintegrasi, atau justru akan terjebak dalam pola subsidi yang tidak efektif seperti yang dikritik IMF? Jawabannya akan menentukan posisi Indonesia dalam peta ekonomi global yang semakin kompetitif.