Kebakaran Wang Fuk Court: Dua Direktur Kontraktor Bantah Semua Tuduhan, Sebut Industri Renovasi Hong Kong Penuh Persaingan Ketat

Dua direktur perusahaan kontraktor yang terlibat dalam proyek renovasi Wang Fuk Court, lokasi kebakaran maut di Hong Kong tahun lalu, secara tegas membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepada mereka, mulai dari persekongkolan tender hingga kolusi dengan konsultan. Dalam pernyataan tertulis yang dirilis komite investigasi independen, keduanya bersikeras bahwa perusahaan mereka tidak pernah terlibat dalam praktik curang, dan salah satunya mengaku tidak pernah mendapat laporan tentang gangguan pada sistem keselamatan kebakaran di kompleks perumahan tersebut.

Gordon Ho Kin-yip dan Hau Wah-kin, direktur Prestige Construction and Engineering, menyampaikan bantahan tersebut sebagai bagian dari penyelidikan atas kebakaran yang menewaskan 168 orang dan memaksa hampir 5.000 warga mengungsi pada November tahun lalu. Proyek renovasi Wang Fuk Court yang digarap perusahaan itu bernilai HK$336 juta (sekitar Rp690 miliar), dan pemilihan kontraktor dengan penawaran termahal justru memicu kecurigaan adanya praktik persekongkolan.

Ho, yang juga menjabat direktur teknis, menyatakan bahwa margin keuntungan di industri renovasi Hong Kong sangat tipis dan hubungan antar pesaing cenderung tidak harmonis, sehingga kolusi sulit terjadi. Ia menegaskan, "Saya dapat membuktikan bahwa perusahaan kami tidak memiliki hubungan atau pengaturan terselubung dengan penawar lain, konsultan, maupun pemilik gedung." Namun, ia mengakui bahwa pengawasan di lokasi proyek tidak mungkin dilakukan secara sempurna, terutama terhadap pekerja subkontraktor, dan bahwa material mudah terbakar kadang harus berada di dekat area kerja meski telah dilarang.

Hau, direktur lainnya, juga membantah tuduhan kolusi dengan empat pesaing dan menekankan bahwa semua hubungan bisnis bersifat kompetitif. Ia mengaitkan berbagai kendala proyek, seperti penundaan pembayaran dan tuduhan sabotase, dengan konflik internal warga yang memperebutkan kendali atas korporasi pemilik. Sementara itu, anggota dewan distrik Peggy Wong Pik-kiu, yang juga menjadi sorotan, membantah tuduhan menerima "paket hadiah" untuk suara proxy dan memungut suara dari pintu ke pintu. Wong menyatakan ia tidak memiliki kekuasaan pengambilan keputusan dan selalu berada di bawah pengawasan publik yang ketat.

Bantahan ini muncul di tengah penyelidikan polisi dan Komisi Independen Anti-Korupsi (ICAC) Hong Kong. Ho sendiri telah didakwa atas pembunuhan tidak disengaja dan konspirasi penipuan, meskipun ia membantah semua tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya, Ho juga menyebut bahwa kunci ruang pompa pemadam kebakaran, tempat saklar alarm utama berada, dipegang oleh kantor manajemen Wang Fuk Court, dan ia tidak pernah menerima laporan tentang kerusakan sistem.

Kebakaran tersebut diperparah oleh berbagai pelanggaran keselamatan, termasuk penggunaan jaring perancah yang mudah terbakar dan papan busa untuk menutup jendela. Temuan investigasi menunjukkan bahwa sistem alarm dan pompa pemadam kebakaran telah dimatikan seminggu sebelum kejadian, dan tidak ada tindakan untuk mengaktifkannya kembali. Ho berargumen bahwa material tersebut dipasok oleh perusahaan bereputasi baik dan harganya di atas standar, sehingga ia tidak dapat memperkirakan bahwa material itu akan menjadi sumber api.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat dalam proyek konstruksi, terutama yang melibatkan bangunan publik berpenghuni padat. Standar keselamatan kebakaran di Indonesia masih sering terabaikan, dan kasus seperti ini dapat menjadi pelajaran bagi regulator dan pengembang untuk lebih serius dalam menerapkan protokol keselamatan, termasuk memastikan sistem alarm dan pemadam kebakaran selalu berfungsi. Selain itu, transparansi dalam proses tender juga krusial untuk mencegah praktik korupsi yang dapat membahayakan nyawa banyak orang.

Komite investigasi independen akan terus mendengarkan kesaksian para pihak terkait. Pertanyaan besar yang menggantung adalah apakah bantahan para direktur dan anggota dewan tersebut mampu meyakinkan publik Hong Kong yang tengah diliputi duka dan tuntutan keadilan. Sementara itu, proses hukum terhadap Ho dan Hau masih berjalan, dan publik menanti apakah ada pihak lain yang akan turut bertanggung jawab atas salah satu tragedi kebakaran terburuk di Hong Kong dalam beberapa dekade terakhir.