Rencana Infantino Jual Saham Piala Dunia: Ketika Warisan Budaya Diperjualbelikan

Rencana Presiden FIFA Gianni Infantino untuk mengubah Piala Dunia menjadi wahana investasi telah memicu gelombang penolakan dari berbagai pihak, termasuk UEFA yang menilai langkah ini telah melewati batas etika dalam tata kelola sepak bola. FIFA berencana membentuk perusahaan baru senilai US$20 miliar yang akan mengelola hak siar, sponsor, lisensi, dan tiket Piala Dunia, lalu menjual sekitar 20 persen sahamnya kepada investor swasta. Jika terealisasi, ini akan menjadi perubahan paling fundamental dalam sejarah kompetisi sepak bola terbesar di dunia.

UEFA, sebagai konfederasi sepak bola Eropa, dengan tegas menyatakan bahwa "tidak ada satu pun dari kita yang menjadi pemilik sepak bola; ini bukan milik FIFA untuk dijual." Kritik serupa juga disampaikan oleh Andy Burnham, Walikota Manchester, yang menegaskan bahwa sepak bola adalah milik para penggemar, bukan entitas korporat. Penolakan ini muncul karena rencana tersebut dianggap disusun tanpa konsultasi yang memadai, bahkan UEFA menyebutnya sebagai tindakan dengan "transparansi nol".

Yang lebih memprihatinkan, rencana ini dikaitkan dengan Thrive Capital, perusahaan investasi yang didirikan Joshua Kushner, saudara ipar mantan Presiden AS Donald Trump. Keterlibatan tokoh-tokoh politik dan finansial ini menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi FIFA. Infantino sendiri telah dipanggil Kongres AS untuk memberikan klarifikasi terkait hubungannya dengan Trump, yang sebelumnya secara terbuka meminta FIFA meninjau keputusan wasit selama Piala Dunia 2022. Meskipun tidak ada bukti pelanggaran hukum, hubungan yang terlalu dekat antara pemimpin FIFA dan penguasa global ini mengancam kredibilitas organisasi.

Bagi Indonesia, isu ini bukan sekadar berita internasional. Sebagai negara dengan basis penggemar sepak bola yang sangat besar, Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam menjaga integritas Piala Dunia. Jika Piala Dunia berubah menjadi komoditas investasi, ada risiko bahwa tiket pertandingan akan semakin mahal, jadwal kompetisi akan dipaksakan untuk kepentingan pasar, dan tradisi sepak bola yang telah dibangun selama hampir satu abad akan tergerus. Pengalaman European Super League (ESL) pada 2021 menjadi pelajaran berharga: ketika klub-klub besar Eropa mencoba membentuk liga tertutup, penggemar di seluruh dunia, termasuk Indonesia, bersatu menolak dan proyek itu gagal dalam 48 jam.

Namun, ada perbedaan mendasar antara ESL dan rencana FIFA ini. ESL melibatkan klub-klub yang secara legal dimiliki oleh investor, sedangkan Piala Dunia adalah warisan budaya yang dimiliki oleh miliaran penggemar di seluruh dunia. FIFA hanyalah pengelola, bukan pemilik. Seperti yang diungkapkan oleh Josh Bland, peneliti warisan sepak bola dari Universitas Cambridge, Piala Dunia adalah "living heritage"—warisan hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dan terus diciptakan oleh para partisipannya. Nilai ekonominya yang luar biasa berasal dari cerita, rivalitas, dan momen ikonik yang telah mengakar dalam ingatan kolektif manusia, bukan dari investasi modal.

FIFA mungkin berdalih bahwa langkah ini adalah bagian dari "demokratisasi sepak bola", tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Konsentrasi kekuasaan di tangan presiden FIFA, yang didukung oleh sistem patronase yang mengubah dana pembangunan menjadi loyalitas politik, telah menciptakan institusi yang kebal terhadap kritik. Keputusan-keputusan besar kini dibuat tanpa akuntabilitas yang jelas, dan rencana penjualan saham ini adalah contoh paling nyata dari gaya kepemimpinan otoriter tersebut.

Pertanyaannya sekarang: akankah para penggemar sepak bola, termasuk di Indonesia, mampu mengulang perlawanan seperti saat ESL? Atau akankah mereka membiarkan Piala Dunia diambil alih oleh kekuatan modal? Sejarah menunjukkan bahwa ketika penggemar bersatu, mereka bisa menjadi kekuatan yang tak terbendung. Namun, kali ini tantangannya lebih kompleks karena melibatkan FIFA, lembaga yang seharusnya menjadi penjaga integritas sepak bola, bukan justru menjadi agen komersialisasi.

Jika rencana ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Piala Dunia akan kehilangan makna aslinya sebagai ajang pemersatu bangsa-bangsa. Yang tersisa hanyalah pertunjukan komersial yang menguntungkan segelintir orang. Maka, sudah saatnya semua pihak, terutama penggemar, bersuara lantang: Piala Dunia bukan milik FIFA, bukan milik investor, tetapi milik kita semua.