Nepal Buktikan Penurunan Kehamilan Remaja 35% dalam Dua Dekade: Pelajaran bagi Indonesia?
Baca dalam 60 detik
- Angka kelahiran remaja Nepal turun drastis dari 110 menjadi 71 per 1.000 wanita usia 15-19 tahun selama 2001-2022.
- Keberhasilan ini didorong reformasi kebijakan, layanan kesehatan ramah remaja, dan investasi pendidikan perempuan, meski kesenjangan masih lebar.
- Fenomena ini menjadi pembanding bagi negara berkembang lain, termasuk Indonesia, yang masih bergelut dengan tingginya angka pernikahan dini.
Kathmandu — Nepal mencatatkan kemajuan signifikan dalam menekan angka kehamilan dan kelahiran remaja, dengan penurunan hingga 35 persen dalam dua dekade terakhir. Capaian ini menempatkan Nepal sebagai negara dengan perbaikan tercepat di kawasan Asia Selatan, melampaui negara-negara dengan kondisi sosial-ekonomi serupa, termasuk India.
Temuan ini terungkap dalam laporan berjudul "Improvements in Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights in Nepal" yang disusun oleh Centre for Research on Environment Health and Population Activities (CREHPA), African Institute for Policy Development (AFIDEP), dan Exemplars in Global Health (EGH). Angka fertilitas remaja di Nepal turun dari 110 kelahiran per 1.000 wanita berusia 15-19 tahun pada 2001 menjadi 71 pada 2022. Sementara itu, prevalensi kehamilan remaja merosot dari 56 persen menjadi hanya 14 persen pada periode yang sama.
Peneliti utama studi ini, Dr. Mahesh Puri, menggarisbawahi bahwa pencapaian tersebut terjadi di tengah berbagai krisis besar. "Nepal mengalami konflik bersenjata selama satu dekade, ketidakstabilan politik berkepanjangan, gempa bumi dahsyat, dan pandemi Covid-19," ujarnya. "Meskipun menghadapi tantangan berat, Nepal berhasil membuat kemajuan luar biasa dalam mengurangi kehamilan dan kelahiran remaja."
Studi ini merupakan bagian dari riset multi-negara Exemplars in Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights yang melibatkan Kamerun, Ghana, Rwanda, Malawi, India, dan Nepal. Tujuannya mengidentifikasi negara-negara berpendapatan rendah-menengah yang menunjukkan kinerja positif di luar dugaan dalam isu kesehatan reproduksi remaja. Nepal disebut sebagai salah satu "positive outlier" di Asia Selatan, yakni negara yang kemajuannya melampaui negara lain dengan karakteristik serupa.
Namun, keberhasilan ini tidak merata. Laporan tersebut menemukan kesenjangan lebar berdasarkan kekayaan, pendidikan, agama, geografi, dan etnis. Remaja dari keluarga terkaya memiliki angka kehamilan terendah, sementara mereka yang tidak berpendidikan atau hanya tamat SD lebih rentan hamil di usia muda. Angka kehamilan remaja juga lebih tinggi di kalangan komunitas Dalit dan Muslim dibandingkan Brahmin. Untuk kelompok Muslim, angkanya stagnan di 23 persen antara 2016 dan 2022, menjadikannya yang tertinggi antaragama. Secara regional, provinsi Madhesh dan Karnali mencatat angka kehamilan remaja tertinggi sepanjang 2006-2022, menandakan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Paradoks yang mengemuka adalah meningkatnya proporsi kelahiran yang tidak direncanakan, dari 25 persen pada 2001 menjadi 31 persen pada 2022. Menariknya, kelompok remaja dari keluarga terkaya justru melaporkan angka kehamilan tidak diinginkan tertinggi, sekitar 40 persen. Remaja perkotaan juga sedikit lebih tinggi (32 persen) dibandingkan pedesaan (28 persen). Laporan UNFPA 2022 berjudul "Seeing the Unseen" bahkan menyebut hampir separuh kehamilan di Nepal tidak direncanakan, dan dua pertiganya berakhir dengan aborsi.
Para peneliti mengaitkan keberhasilan Nepal dengan empat faktor utama: reformasi hukum dan kebijakan yang mendukung hak kesehatan reproduksi remaja; perluasan layanan kesehatan ramah remaja, termasuk keluarga berencana dan layanan aborsi aman; peningkatan investasi pada pendidikan dan pemberdayaan perempuan; serta kolaborasi erat antara pemerintah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas.
Bagi Indonesia, capaian Nepal menawarkan pelajaran berharga. Meski memiliki karakteristik berbeda, Indonesia masih menghadapi tantangan serupa: angka pernikahan dini yang relatif tinggi di sejumlah daerah, terbatasnya akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja, dan kesenjangan informasi antarwilayah. Keberhasilan Nepal menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan berbasis hak, layanan yang terjangkau, dan pendidikan komprehensif dapat membuahkan hasil nyata dalam waktu dua dekade.
Pertanyaan yang kemudian mengemuka: apakah Indonesia mampu meniru langkah Nepal dengan memperkuat komitmen politik dan pendanaan untuk kesehatan reproduksi remaja, terutama di tengah dinamika sosial yang kompleks? Atau justru akan terus tertinggal karena fragmentasi kebijakan dan minimnya data akurat di tingkat lokal? Waktu yang akan menjawab, namun urgensi untuk bertindak kini semakin nyata.
