Nikel Raja Ampat Mengalir ke Rantai Pasok EV Global, Greenpeace Desak Transparansi

Di tengah gegap gempita pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di BSD Tangerang, Kamis (30/7), sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan ajakan melindungi Raja Ampat dari tambang nikel, tepat di depan area acara. Aksi ini bukan sekadar protes simbolis—ia menyorot dugaan kuat bahwa bijih nikel dari Pulau Gag, yang dikelola PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, mengalir hingga ke pabrikan kendaraan listrik global seperti Toyota, Tesla, dan BYD.

Greenpeace menuding operasi pertambangan di Pulau Gag—pulau kecil seluas 60 kilometer persegi, hampir dua kali luas Kota Yogyakarta—masih berlanjut meski pemerintah telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat lebih dari setahun lalu. Satu izin yang tersisa, milik PT Gag Nikel, menguasai konsesi 13.136 hektar yang mencakup seluruh daratan dan separuh perairan pulau. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 secara tegas melarang aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil.

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menegaskan bahwa Raja Ampat belum sepenuhnya aman dari industri ekstraktif. "Nikel dari PT Gag terindikasi mengalir ke Weda Bay Nikel, lalu ke perusahaan baterai dan mobil listrik," ujarnya. Ia mendesak para produsen kendaraan listrik untuk membuka data rantai pasok mereka dan menjamin bahwa produknya tidak lahir dari perusakan pulau kecil dan hutan. Konsumen pun diajak untuk terus mempertanyakan klaim ramah lingkungan dari mobil listrik yang mereka beli.

Data yang dihimpun LyndHub menunjukkan bahwa bijih nikel dari Gag diolah oleh PT Universal Metals Investment (UMI), bagian dari Tsingshan Group, yang juga pemegang saham utama PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera. Hubungan bisnis ini tercermin dalam laporan keuangan Antam: per 31 Maret, Antam mencatat uang muka dari UMI senilai Rp503 miliar sebagai liabilitas kontrak. Artinya, Gag masih berkewajiban mengirim bijih nikel sesuai perjanjian pasokan. Aliran ini kemudian berlanjut ke PT Jiu Long Metal Industry (JLMI), smelter di Kawasan Industri Teluk Weda, di mana Antam memegang 30% saham dan Tsingshan 70%.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Belgis Habiba, membeberkan hasil audit lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menemukan sedikitnya 24 persoalan. "Pengendalian sedimentasi, erosi, dan limpasan belum optimal, sehingga berisiko meningkatkan beban sedimen ke pesisir dan laut, terutama saat hujan," jelasnya. Selain itu, ada kegagalan dalam melindungi keanekaragaman hayati serta potensi risiko hidrogeologis yang mengancam sumber daya air di pulau-pulau kecil.

Menelusuri rantai pasok lebih jauh, Anggi Putra Prayoga, juga dari Greenpeace, menyebut Tsingshan Group mendirikan perusahaan patungan Youshan Nickel Indonesia bersama Huayou Group. Youshan memproduksi komponen baterai kendaraan listrik di Kawasan Industri Teluk Weda. Huayou, kata Anggi, menyuplai nikel ke berbagai produsen baterai yang terhubung dengan merek-merek besar seperti Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, BMW, Mercedes, Tesla, dan BYD. "Ada kemungkinan rantai pasokan kendaraan mana pun dari perusahaan-perusahaan tersebut terkait dengan bijih nikel dari PT Gag, meskipun kurang transparansi," ujarnya.

Menanggapi aksi tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersikap santai. "Biasalah protes, itu hal biasa. Yang penting kami punya kebijakan yang mengarah pada kendaraan ramah lingkungan. Kami periksa emisinya," katanya. Dalam sambutan pembukaan GIIAS, ia menegaskan bahwa produksi kendaraan listrik adalah strategi nasional untuk transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Transformasi ini berjalan lebih cepat dari perkiraan: pada semester I-2026, penjualan kendaraan elektrifikasi tumbuh 69,4% menjadi 117.000 unit, atau 26,8% dari total penjualan mobil penumpang nasional, dengan 69.000 unit di antaranya adalah baterai listrik murni (BEV).

Bagi Indonesia, isu ini memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, nikel menjadi tulang punggung industri baterai dan kendaraan listrik nasional, yang didorong pemerintah melalui hilirisasi dan insentif. Di sisi lain, praktik tambang yang merusak lingkungan di pulau kecil seperti Gag berpotensi mencoreng citra "hijau" dari produk EV yang digadang-gadang sebagai solusi masa depan. Pertanyaannya, akankah pemerintah berani mencabut izin Gag demi menjaga kelestarian Raja Ampat, atau justru memprioritaskan keuntungan ekonomi dari rantai pasok global? Jawabannya akan menentukan apakah transisi energi Indonesia benar-benar berkelanjutan atau sekadar retorika.