Krisis Kepercayaan FIFA: UEFA dan CONCACAF Desak Evaluasi Total Kepemimpinan Infantino

Keputusan FIFA membatalkan rencana kontroversial yang memungkinkan investasi swasta dalam penyelenggaraan Piala Dunia tidak serta-merta meredakan tekanan terhadap presidennya, Gianni Infantino. Sebaliknya, langkah mundur yang diambil pada Sabtu (1/8) itu justru memicu gelombang kritik baru dari dua konfederasi sepak bola terbesar, UEFA dan CONCACAF, yang kini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan pria asal Swiss tersebut.

Rencana yang pertama kali diumumkan pada Selasa lalu itu bertujuan membentuk anak perusahaan komersial baru bernama FIFA Forward Enterprise (FFE) dengan valuasi mencapai US$20 miliar. Melalui skema ini, FIFA berharap dapat mengumpulkan dana hingga US$4,2 miliar yang akan dialokasikan untuk pengembangan sepak bola global. Setiap asosiasi anggota yang berjumlah 211 diproyeksikan menerima pembayaran satu kali sebesar US$20 juta pada awal 2027, serta peningkatan alokasi dana untuk periode 2027-2030 dari US$8 juta menjadi US$20 juta.

Namun, UEFA yang sejak awal memimpin oposisi dengan mengancam boikot seluruh kompetisi FIFA, menilai langkah tersebut sebagai bentuk pelanggaran kepercayaan. Dalam pernyataan resminya, UEFA menegaskan bahwa Infantino telah gagal memenuhi janji transparansi yang ia sampaikan saat pertama kali terpilih pada 2016. "Kesepakatan yang kotor, di belakang layar, dan tidak transparan ini sama sekali tidak mencerminkan komitmen terhadap keterbukaan," demikian bunyi pernyataan UEFA. Mereka juga menyoroti cadangan dana FIFA yang mencapai lebih dari US$5 miliar, namun tidak digunakan secara optimal untuk kepentingan sepak bola.

CONCACAF, yang membawahi tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 - Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko - bahkan lebih keras lagi. Mereka menyebut tindakan Infantino sebagai "bentuk tata kelola dan kepemimpinan yang buruk" serta menuntut "pertanggungjawaban menyeluruh terhadap kepresidenan ini". Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) yang mewakili 47 negara anggota, mendesak FIFA untuk mengikuti prosedur yang benar dalam setiap inisiatif yang berdampak pada sepak bola global.

Kritik tidak hanya datang dari konfederasi. Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) dan Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) juga menyuarakan tuntutan serupa. FA menginginkan "tinjauan penuh dan kuat terhadap kepemimpinan dan tata kelola FIFA", sementara DFB menyerukan perubahan fundamental dalam budaya organisasi FIFA. Namun, Infantino masih mendapat dukungan dari presiden federasi Maroko, Fouzi Lekjaa, yang memuji langkahnya sebagai keputusan bijak demi persatuan.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi yang signifikan. Sebagai salah satu dari 211 asosiasi anggota FIFA, PSSI akan terpengaruh oleh kebijakan dan alokasi dana yang dikeluarkan FIFA. Keputusan pembatalan rencana ini berarti PSSI tidak akan menerima dana tambahan yang dijanjikan, yang sebelumnya direncanakan untuk meningkatkan pembinaan sepak bola usia muda. Namun, di sisi lain, tuntutan reformasi tata kelola FIFA dapat membuka peluang bagi suara negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk lebih didengar dalam pengambilan keputusan global.

Dalam pernyataannya, Infantino mengakui bahwa proyek tersebut telah menciptakan perpecahan yang tidak sejalan dengan tujuan awalnya. Ia berkomitmen untuk memulihkan keharmonisan dan terus mengembangkan sepak bola. Namun, pertanyaan besarnya adalah apakah langkah mundur ini cukup untuk memulihkan kepercayaan yang telah hilang. Dengan pemilihan presiden FIFA yang akan digelar tahun depan, tekanan terhadap Infantino diperkirakan akan semakin meningkat. Mampukah ia bertahan di tengah badai kritik, atau justru menjadi momentum bagi lahirnya kepemimpinan baru yang lebih transparan dan akuntabel?