FIFA Beri Ultimatum 19 September: Setujui Penjualan Saham Piala Dunia atau Kehilangan Dana
Baca dalam 60 detik
- FIFA meminta 211 anggota memutuskan dukung atau tolak rencana pembentukan anak usaha yang akan menjual 20% saham turnamen ke investor swasta, dengan batas waktu 19 September.
- UEFA dan sejumlah federasi besar mengecam minimnya konsultasi dan menganggap langkah ini mengancam independensi Piala Dunia serta mengingatkan pada praktik kampanye politik.
- Jika disetujui, FIFA menjanjikan aliran dana pertama akhir Oktober yang akan digunakan untuk program pengembangan di negara-negara anggota, termasuk Indonesia.

FIFA memberikan batas waktu hingga 19 September bagi seluruh 211 asosiasi anggota untuk menyetujui rencana kontroversial pembentukan anak perusahaan yang mengelola turnamen dan menjual sahamnya ke investor swasta. Jika setuju, mereka akan menerima insentif awal sebesar 40 juta dolar AS, namun jika menolak, tawaran itu ditarik kembali.
Rencana ini digagas Presiden FIFA Gianni Infantino sebagai upaya meningkatkan pendanaan untuk pengembangan sepak bola global. Melalui anak perusahaan baru, FIFA akan menjual 20% saham kompetisi—termasuk Piala Dunia—kepada investor yang dipimpin oleh Thrive Eternal, kendaraan investasi milik Joshua Kushner, saudara ipar mantan Presiden AS Donald Trump. FIFA memperkirakan dana pertama dari investor akan mulai mengalir pada akhir Oktober tahun ini.
Langkah ini memicu reaksi keras, terutama dari UEFA yang menggelar rapat darurat pada Kamis (15/8) untuk membahas respons. Dalam pernyataan sebelumnya, UEFA menuduh FIFA telah "melewati batas". Kritik juga datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Amerika Selatan (CONMEBOL), serta Amerika Utara dan Tengah (CONCACAF). Ketua FA Inggris Debbie Hewitt termasuk salah satu wakil presiden FIFA yang tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya.
Mantan ketua FA dan Manchester City, David Bernstein, bahkan menyarankan Inggris mundur dari Piala Dunia jika rencana ini terealisasi. Meski begitu, ada juga suara mendukung, seperti dari Asosiasi Sepak Bola Republik Ceko yang melihat manfaat pragmatis bagi pengembangan sepak bola nasional.
FIFA membela rencana ini dengan alasan nilai komersial sepak bola belum cukup dinikmati oleh negara-negara yang paling membutuhkan. Dalam video yang dirilis Rabu (14/8), Infantino menyebutnya sebagai "tawaran, bukan kewajiban" dan "peluang emas untuk mempercepat perkembangan sepak bola global". Ia mencontohkan keberhasilan tim seperti Tanjung Verde, Curaçao, Yordania, dan Uzbekistan yang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah turnamen diperluas menjadi 48 tim.
Namun, serikat pemain global FIFPro dan organisasi liga-liga Eropa mengecam keras proyek tersebut. Mereka menilai transformasi Piala Dunia menjadi aset investasi swasta akan mengubah secara fundamental insentif kompetisi dan dibuat tanpa transparansi. Presiden La Liga Javier Tebas bahkan menuduh Infantino memanfaatkan dana pengembangan untuk membeli suara dalam kongres FIFA mendatang. “Infantino bukan solusi bagi tata kelola FIFA. Ia adalah masalahnya,” tegas Tebas.
Bagi Indonesia, rencana ini membawa peluang sekaligus risiko. Sebagai anggota FIFA, Indonesia bisa menerima dana segar yang dijanjikan untuk memperbaiki infrastruktur, pembinaan muda, dan sepak bola wanita. Namun, sejarah permasalahan tata kelola di PSSI menjadi catatan tersendiri—apakah dana tersebut akan dikelola dengan transparan atau justru memperkuat praktik lama yang bermasalah. Dengan posisi Indonesia yang belum pernah lolos ke Piala Dunia, tawaran ini bisa menjadi jalan mempercepat mimpi itu, namun di sisi lain, ada kekhawatiran tentang pengaruh investor eksternal.
Pertarungan antara loyalitas terhadap FIFA dan prinsip integritas olahraga kini berada di pundak masing-masing asosiasi. Akankah keanggotaan PSSI dan federasi lainnya memilih keuntungan finansial jangka pendek, atau menolak demi menjaga marwah Piala Dunia sebagai milik publik sepak bola dunia? Keputusan pada 19 September akan menjadi jawabannya.



