Radikalisme Digital Kini Bersembunyi di Balik Bantuan Sosial: Menkomdigi Beberkan Modus Baru

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan pola baru penyebaran radikalisme di ruang digital yang tidak lagi mengandalkan ujaran kebencian, melainkan pendekatan halus melalui tawaran bantuan sosial. Modus ini menyasar kelompok rentan, terutama anak-anak, dengan janji kesejahteraan yang lambat laun mengarahkan mereka pada paham ekstrem.

Menurut Meutya, perekrut kini memulai dengan gestur baik seperti bantuan pengobatan, pelunasan utang, atau pengiriman bantuan personal. Setelah kepercayaan terbentuk, korban perlahan dikondisikan menerima ideologi radikal. "Kekerasan dimulai dengan sebuah uluran tangan, bantuan pengobatan, pelunasan utang, lalu disusul janji-janji kesejahteraan. Setelah kepercayaan terbentuk, barulah mereka diarahkan pada paham yang ekstrem," jelasnya dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

"Janji-janji terhadap kesejahteraan sebagai contoh misalnya di sini janji sekolah gratis sampai di sana malah disuruh kawin." — Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital

Meutya merinci bahwa pada Mei lalu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berhasil menggagalkan upaya perekrutan terhadap 112 anak melalui satu platform digital. Temuan ini menunjukkan bahwa ruang digital terus dimanfaatkan sebagai ladang subur untuk mencari anggota baru. Perubahan perilaku anak akibat paparan konten radikal terjadi secara perlahan, dimulai dari menjauh dari keluarga hingga hilangnya komunikasi. "Sedikit demi sedikit hubungan dengan orang tua mulai renggang. Saat itulah kita sering terlambat menyadari bahwa telah terjadi perubahan yang serius," ujarnya.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi membuat radikalisasi kian sulit dideteksi. Algoritma platform digital berpadu dengan narasi ekstrem menciptakan ruang informasi yang memperkuat keyakinan pengguna, meski bertentangan dengan fakta. "Narasi dan algoritma ketika bersatu memunculkan sebuah ilusi algoritma sehingga fakta kemudian kalah dengan emosi atau keyakinan," kata Meutya. Fenomena ini, menurutnya, membutuhkan kewaspadaan tinggi dari orang tua dan pendidik agar tidak terlambat menyadari perubahan pada anak.

Bagi Indonesia, temuan ini menekankan urgensi literasi digital dan pengawasan orang tua. Dengan penetrasi internet yang tinggi dan banyaknya anak aktif di media sosial, risiko paparan radikalisme digital menjadi ancaman nyata. Pemerintah diharapkan memperkuat regulasi perlindungan anak di ruang digital serta mendorong platform untuk lebih transparan dalam algoritma mereka. Pertanyaannya, sejauh mana kolaborasi antara negara, keluarga, dan penyedia platform mampu membendung infiltrasi ideologi ekstrem yang kini berwajah ramah?