Serangan Berlin Pride: ISIS Masih Mengancam Eropa, Siapa Pelaku Sebenarnya?

Polisi Jerman menembak mati pelaku penabrakan massa di parade Berlin Pride pada akhir pekan lalu, sehari setelah aksinya menewaskan satu orang dan melukai 20 lainnya—sebuah pengingat bahwa ancaman ISIS belum sepenuhnya padam di Eropa meski organisasi itu sudah kehilangan wilayah fisiknya sejak 2018.

Pelaku, seorang pria kelahiran Jerman dari orang tua Lebanon, sebelumnya sudah terdaftar di catatan kepolisian karena pernah berusaha bergabung dengan ISIS di Suriah. Serangan ini terjadi kurang dari setahun setelah rencana pembunuhan massal terhadap penggemar Taylor Swift di Wina berhasil digagalkan. Pola serangan terhadap acara budaya dan kelompok rentan seperti komunitas LGBTQ+ kembali mencuat, mengingatkan pada serangan di klub malam Pulse di Orlando (2016) atau konser Ariana Grande di Manchester (2017).

Meski ISIS sebagai negara fisik telah runtuh, ideologi yang disebut sebagai “ISISisme” masih bertahan. Olivier Roy, pakar Islam politik asal Prancis, dalam analisisnya tahun 2017 membedakan dua kelompok yang rentan direkrut: generasi kedua Muslim Eropa dan warga Eropa yang baru masuk Islam. Menurut Roy, anak-anak imigran biasanya menjalani kehidupan sekuler—pergi ke klub malam, minum alkohol, bahkan terlibat kriminalitas ringan. Pada titik tertentu, seringkali saat dipenjara, mereka memeluk Islam versi radikal yang jauh lebih keras dari orang tua mereka. Ini adalah bentuk pemberontakan antargenerasi, bukan sekadar kesalehan.

Fakta bahwa pelaku Berlin Pride adalah generasi kedua, sama seperti para pelaku di Wina yang berlatar belakang Turki dan Makedonia Utara, memperkuat tesis Roy. Menariknya, generasi pertama imigran justru jarang terlibat—mereka datang ke Eropa untuk kehidupan yang lebih baik. Sementara generasi ketiga sudah cukup terintegrasi atau berhasil mendamaikan dua identitas mereka. Pola ini memberikan pelajaran bagi negara-negara seperti Indonesia, yang memiliki komunitas diaspora di Eropa, tetapi juga menghadapi masalah radikalisasi di dalam negeri. Upaya deradikalisasi di Indonesia, misalnya melalui pendekatan rehabilitasi sosial, bisa menjadi referensi untuk menangani akar rasa putus asa dan marjinalisasi yang dieksploitasi ISIS.

Debat politik di Jerman segera bergulir. Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt menyebut serangan itu sebagai “teror Islam”, bukan “Islamis”. Perbedaan kata ini penting: “Islamis” merujuk pada politik Islam ekstrem, sementara “Islam” bisa diartikan sebagai seluruh agama. Penggunaan istilah yang keliru berisiko menyulut Islamofobia dan digunakan partai sayap kanan untuk membatasi imigrasi, sembari mereka sendiri kerap melanggar hak-hak komunitas LGBTQ+. Padahal, menekan akar masalah seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi, dan kurangnya harapan jauh lebih efektif daripada sekadar memperkuat sentimen anti-Islam.

Serangan Berlin Pride sekali lagi membuka luka lama Eropa. Pertanyaannya, mampukah negara-negara Uni Eropa menyeimbangkan keamanan dengan inklusivitas tanpa jatuh ke dalam perangkap politisasi identitas? Atau akankah lingkaran setan radikalisasi dan kambing hitam terus berulang? Ini bukan hanya soal Eropa, melainkan juga tantangan global yang membutuhkan solusi kolektif.