Pilketos ala Pemilu: KPU Kudus Siapkan 91 Sekolah Jadi Laboratorium Demokrasi
Baca dalam 60 detik
- KPU Kabupaten Kudus menginisiasi pemilihan ketua OSIS serentak di 91 sekolah SLTA yang dirancang menyerupai pemilu untuk mendidik siswa tentang demokrasi.
- Inisiatif ini merupakan yang pertama di Jawa Tengah dan ditargetkan menjadi model pendidikan politik bagi daerah lain.
- Proyek percontohan ini diharapkan meningkatkan literasi politik siswa, yang mayoritas akan menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2029.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus meluncurkan pemilihan ketua OSIS serentak di 91 sekolah menengah atas sebagai bagian dari pendidikan politik yang dirancang menyerupai pemilu, Selasa (16/9/2025).
Program ini melibatkan siswa dalam seluruh tahapan demokrasi, mulai dari pembentukan komisi pemilihan, sosialisasi, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Menurut Ketua KPU Kudus Ahmad Faisol, tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman langsung kepada pelajar tentang mekanisme pemilu sebelum mereka menjadi pemilih di Pemilu 2029.
"Kami ingin para pelajar memahami proses demokrasi sejak dini dan mengetahui bagaimana mekanisme penyelenggaraan pemilu berlangsung," ujar Faisol dalam peluncuran tahapan Pilketos 2026 di Pendopo Kabupaten Kudus. Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri menambahkan bahwa pilketos ini merupakan miniatur Pemilu dan Pilkada, di mana siswa dilibatkan dalam seluruh proses sehingga mereka memperoleh pengalaman berdemokrasi langsung.
Program ini menjadi yang pertama di Jawa Tengah dan berpotensi menjadi model bagi KPU di daerah lain. Faisol menekankan bahwa belum ada daerah lain yang menyelenggarakan pilketos secara serentak seperti ini. Dengan melibatkan 91 sekolah, KPU Kudus berharap dapat meningkatkan literasi demokrasi di kalangan pelajar yang sebagian besar akan menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2029.
Konteks Indonesia: Tingkat partisipasi pemilih di Kudus pada pemilu sebelumnya mencapai 86%, angka yang relatif tinggi. Namun, pendidikan politik sejak dini dianggap kunci untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi, terutama di era digital yang rawan misinformasi. Inisiatif ini juga sejalan dengan upaya KPU pusat untuk mendorong pendidikan pemilih di kalangan generasi muda.
Ke depan, keberhasilan Pilketos serentak Kudus akan menjadi tolok ukur apakah model serupa dapat diterapkan di kabupaten/kota lain. Pertanyaannya, mampukah inisiatif lokal ini menginspirasi perubahan nasional dalam pendidikan demokrasi?
