Krisis Pendidikan India Memuncak: Rahul Gandhi Desak Modi Mundur di Tengah Aksi Represif

Pemimpin oposisi India, Rahul Gandhi, secara terbuka mendesak Perdana Menteri Narendra Modi untuk mundur dari jabatannya setelah aparat keamanan membubarkan paksa aksi unjuk rasa mahasiswa yang menuntut perombakan sistem pendidikan. Dalam pernyataan di media sosial, Gandhi menuduh pemerintah Modi telah menghancurkan masa depan generasi muda India dan enggan bertanggung jawab atas tindakan represif yang terjadi.

Gandhi memimpin barisan anggota parlemen dari partainya menuju kediaman resmi Modi di New Delhi, Selasa (21/7). Aksi tersebut berujung pada duduk-duduk di depan rumah perdana menteri, di mana massa meneriakkan yel-yel "kami ingin keadilan" dan "turunkan Modi". Beberapa jam kemudian, wartawan AFP melaporkan Gandhi dan sejumlah politisi lainnya diangkut menggunakan bus dan dibawa keluar dari area protes.

Ketegangan ini dipicu oleh bentrokan sehari sebelumnya, Senin (20/7), yang disebut sebagai demonstrasi jalanan terbesar di ibu kota dalam lima tahun terakhir. Ribuan mahasiswa berkumpul menuntut pencopotan Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan, setelah gerakan daring Cockroach Janta Party (CJP) menyerukan aksi massal. Polisi melepaskan gas air mata dan memukul demonstran dengan pentungan, sementara para pengunjuk rasa membalas dengan lemparan batu. Menurut data Kepolisian Delhi, 60 demonstran dan 118 personel kepolisian mengalami luka-luka.

Sandeep Dixit, petinggi Partai Kongres, mengecam tindakan aparat sebagai penginjak-injak konstitusi. "Setelah kejadian kemarin, tidak ada politisi atau warga negara yang memiliki harga diri bisa tinggal diam," ujarnya kepada AFP. Sementara itu, juru bicara CJP Ashutosh Ranka menegaskan bahwa tuntutan mereka tidak akan surut. "Pradhan harus dipecat. Kami tidak akan berhenti," katanya melalui media sosial.

Gerakan CJP yang diluncurkan pada Mei lalu telah mengumpulkan jutaan pengikut di platform digital, menjadikannya salah satu tantangan terbesar bagi kepemimpinan nasionalis Hindu Modi sejak ia memenangi periode ketiga pada 2024. Pendiri CJP, Abhijeet Dipke, berorasi di atas truk untuk menyemangati para pendukungnya. "Mereka ingin mematahkan semangat kita. Jangan biarkan mereka membungkam kalian," serunya.

Di balik kemarahan publik, akar permasalahan terletak pada serangkaian skandal ujian yang menggerus kepercayaan terhadap sistem evaluasi pendidikan India. Sebanyak 2,2 juta calon mahasiswa kedokteran harus mengikuti ujian ulang dengan pengamanan superketat bulan lalu setelah naskah soal bocor. Sebelumnya, sistem penilaian daring untuk ujian yang diikuti hampir dua juta siswa SMA juga bermasalah. Kondisi ini memperparah keresahan di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat namun tidak merata, di mana jutaan warga masih kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap dan bergaji layak.

Parlemen India terpaksa diskors pada Selasa setelah fraksi oposisi mendesak pembahasan mengenai dugaan kekerasan terhadap mahasiswa. Menteri Urusan Parlemen Kiren Rijiju membela langkah pemerintah dengan menyebut bahwa penangkapan telah dilakukan terhadap para pelaku kebocoran soal. Ia mengungkapkan bahwa Modi, dalam pertemuan tertutup dengan sekutunya, menyerukan sistem yang "anti-bocor" untuk mencegah kecurangan di masa depan. Namun, hingga berita ini diturunkan, Modi belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi protes yang terus bergulir.

Bagi Indonesia, gelombang protes mahasiswa India ini menjadi pengingat bahwa sistem pendidikan yang tidak transparan dan represif dapat memicu krisis kepercayaan yang meluas. Dengan jumlah penduduk muda yang besar, kedua negara sama-sama menghadapi tantangan dalam menyediakan lapangan kerja dan pendidikan berkualitas. Apakah pemerintah India mampu meredam amarah generasi mudanya sebelum berubah menjadi gerakan yang lebih besar? Ataukah ini awal dari babak baru politik jalanan di negara demokrasi terbesar di dunia?