KPK Beberkan Akar Masalah: Biaya Politik Mahal Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat setidaknya sepuluh kepala daerah telah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) sejak awal tahun hingga Juli ini, sebuah angka yang menurut juru bicara lembaga tersebut mencerminkan masih tingginya risiko korupsi di tingkat daerah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa di balik setiap kasus, terdapat pola berulang yang berkaitan dengan mahalnya biaya politik dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Dalam keterangan tertulis yang diterbitkan Sabtu (18/7), Budi menjelaskan bahwa korupsi di pemerintahan daerah tidak muncul dari satu penyebab tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara lemahnya integritas individu dan celah sistemik. Namun, dari berbagai perkara yang ditangani, faktor yang paling menonjol adalah besarnya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. "Tingginya biaya politik dalam pemilu maupun pilkada menjadi salah satu faktor risiko utama yang mendorong praktik korupsi," ujar Budi.

KPK menemukan keterkaitan langsung antara pendanaan kampanye dan upaya pengembalian modal setelah kandidat terpilih. Dalam kasus Bupati Ponorogo, misalnya, pihak yang membiayai kampanye diduga kemudian memperoleh akses istimewa untuk mengatur proyek-proyek pemerintah. Pola serupa juga terlihat di Langkat, Sumatera Utara, di mana swasta yang menjadi bagian dari tim sukses diduga mendapatkan paket pekerjaan setelah kandidatnya menang. Temuan ini, menurut Budi, sejalan dengan kajian pencegahan korupsi yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK.

Kajian tersebut mengungkap bahwa sistem kampanye saat ini masih mengandalkan metode berbiaya tinggi seperti pemasangan alat peraga dalam jumlah besar, rapat umum, dan mobilisasi massa. Akibatnya, kontestasi politik lebih ditentukan oleh kapasitas finansial ketimbang kualitas gagasan atau rekam jejak calon. "Kondisi ini mempersulit lahirnya pemimpin berintegritas dan memperbesar risiko politik transaksional," kata Budi. Lebih jauh, penggunaan uang kartal yang sulit dilacak membuka celah bagi masuknya dana hasil tindak pidana ke dalam proses politik, baik untuk membeli dukungan maupun memobilisasi pemilih.

Dari sisi pencegahan, KPK menilai bahwa investasi politik yang besar selama kampanye menimbulkan tekanan untuk mengembalikan biaya setelah menjabat. Risiko ini dapat bermanifestasi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, pengaturan proyek, jual beli jabatan, dan praktik koruptif lainnya yang merugikan masyarakat. Untuk mengatasinya, KPK mendorong perbaikan sistem pembiayaan politik, termasuk memperbesar peran negara dalam penyediaan alat peraga kampanye (APK) guna mengurangi beban kandidat. "Kebijakan ini diharapkan menciptakan persaingan yang lebih adil dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan berisiko," ucap Budi.

Lembaga antirasuah juga merekomendasikan transformasi pola kampanye menjadi lebih sederhana dan efisien, misalnya dengan memanfaatkan media digital dan media sosial. Dengan demikian, persaingan politik tidak lagi didominasi oleh kekuatan modal, melainkan oleh kualitas gagasan dan integritas. Selain itu, KPK mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) serta pengawasan ketat terhadap aliran dana politik. "Kami mendorong penekanan biaya kampanye, transparansi sumber dana, pembatasan transaksi tunai, dan model kampanye yang berfokus pada gagasan," pungkas Budi.

Pertanyaan yang kini mengemuka adalah sejauh mana komitmen pemerintah dan DPR untuk merealisasikan usulan tersebut di tengah resistensi dari berbagai pihak yang diuntungkan oleh sistem yang ada. Tanpa perubahan mendasar pada pembiayaan politik, siklus korupsi kepala daerah diprediksi akan terus berulang.