Gelombang Penolakan Data Center Meluas di Jepang: Warga Khawatirkan Dampak Lingkungan
Baca dalam 60 detik
- Warga Tokyo dan sekitarnya memprotes pembangunan data center raksasa yang dinilai mengancam kenyamanan dan keselamatan lingkungan.
- Jepang menghadapi dilema antara ambisi menjadi negara paling ramah AI dan keterbatasan lahan perkotaan yang sempit serta regulasi usang.
- Kasus di Hino dan Inzai menjadi cermin bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam menyeimbangkan investasi digital dengan hak masyarakat.
Protes warga terhadap pembangunan pusat data raksasa di kawasan padat penduduk Jepang kian memanas. Di Hino, pinggiran Tokyo, seorang perempuan berusia 94 tahun, Yoriko Kitagawa, menyuarakan kekhawatirannya terhadap proyek yang akan berdiri di dekat rumahnya. Ia menyebut rencana itu sebagai "ide yang mengerikan".
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Jepang. Gelombang penolakan serupa juga merebak di New York dan Australia, yang baru-baru ini mengumumkan aturan baru. Di Amerika Serikat, para penentang bahkan menyerukan "hari protes nasional" pada 18 Juli untuk "melindungi kota asal, dompet, dan cara hidup kami". Namun, Jepang memiliki masalah unik: 80 persen wilayahnya berupa pegunungan, sehingga lahan perkotaan yang cocok untuk data center sangat terbatas. Akibatnya, pusat data dibangun di lokasi yang sempit, bahkan di samping Tokyo Tower.
Di Hino, tiga gedung data center direncanakan dengan ketinggian mencapai 63,5 meter—meski sudah dikurangi seperlima dari rencana awal. Warga setempat, seperti Yasuo Yamazaki (69), khawatir terhadap risiko kebakaran dari baterai dalam jumlah besar, panas yang dihasilkan, kebisingan, hingga potensi ledakan dari stok bahan bakar generator cadangan. Pengembang Mitsui Fudosan berjanji menyediakan "zona penyangga hijau" selebar 78 meter dengan pepohonan dan aliran air untuk meredam dampak. Namun, warga tetap skeptis.
Di sisi lain, Jepang tengah gencar menggenjot investasi data center untuk mendukung ambisi besarnya: menjadi "negara paling ramah AI di dunia" dengan 10 juta robot AI pada 2040. Negeri Sakura juga ingin mengembangkan model AI dan infrastruktur sendiri agar tidak bergantung pada AS dan China. Untuk memenuhi lonjakan kebutuhan listrik, Jepang bahkan berencana menghidupkan kembali pembangkit nuklir 15 tahun pasca-Fukushima.
Namun, konsultan Arthur D. Little, Trung Ghi, mengingatkan bahwa Jepang memiliki "kendala penting". Lahan skala besar yang dekat dengan pusat permintaan sangat terbatas karena topografi pegunungan dan kepadatan penduduk. Meski kedekatan dengan pengguna akhir penting untuk kecepatan respons, Ghi menilai ke depannya lokasi pemenang bukanlah yang terdekat dengan kota, melainkan yang memiliki pasokan listrik andal, terjangkau, dan rendah karbon. "Listrik, jaringan, pendinginan, tata guna lahan, serat optik, regulasi, dan keterlibatan masyarakat harus direncanakan bersama," ujarnya.
Di kota satelit Inzai, yang sudah memiliki setidaknya 10 data center termasuk milik Google, warga menggugat rencana pembangunan baru. Gugatan menyebut bahwa "kehidupan sehari-hari yang damai akan hancur" akibat pelanggaran hak atas sinar matahari, pemandangan yang rusak, serta kebisingan dan getaran. Pengacara warga, Satoshi Oikawa, menyesalkan regulasi bangunan Jepang yang usang, yang masih mengklasifikasikan data center sebagai perkantoran, bukan fasilitas industri. "Hukum tidak mengikuti perkembangan situasi," katanya.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pelajaran berharga. Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, pembangunan data center di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung juga menghadapi tantangan serupa: lahan terbatas, risiko lingkungan, dan resistensi warga. Regulasi yang adaptif dan dialog dengan masyarakat menjadi kunci agar investasi tidak berujung konflik. Pertanyaannya, akankah Indonesia belajar dari pengalaman Jepang sebelum gelombang protes serupa terjadi di dalam negeri?
