Filipina Panggil Menlu ASEAN Bahas Langkah Baru untuk Myanmar di Tengah Kebuntuan
Baca dalam 60 detik
- Pertemuan informal menteri luar negeri ASEAN di Manila pekan depan akan menentukan arah baru penanganan krisis Myanmar setelah pembicaraan di Thailand.
- Myanmar hanya diwakili pejabat non-politik dalam konsultasi, menandai batas keterlibatan yang masih dijaga ketat oleh blok.
- Thailand mendorong pendekatan ‘keterlibatan terkalkulasi’ untuk mengembalikan Myanmar ke pergaulan ASEAN, namun konsensus lima poin tetap jadi acuan utama.
Filipina, selaku ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini, akan menggelar pertemuan informal lanjutan para menteri luar negeri di Manila untuk merumuskan langkah konkret berikutnya dalam menangani situasi Myanmar yang terus dilanda konflik politik.
Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pekan depan ini merupakan bagian dari rangkaian konsultasi mengenai implementasi Lima Poin Konsensus (5PC) — kerangka perdamaian yang disepakati ASEAN pada 2021 namun sejauh ini mandek. Forum ini akan menjadi ajang bagi para menlu untuk mengevaluasi hasil pembicaraan pendahuluan yang baru saja digelar di Thailand, termasuk pertemuan tatap muka pertama antara menlu ASEAN dengan perwakilan Myanmar sejak krisis dimulai.
Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina untuk urusan ASEAN, Dax Imperial, Myanmar hanya akan diwakili oleh sekretaris tetapnya dalam konsultasi informal tersebut — bukan menteri luar negeri. Ini menunjukkan bahwa pembatasan partisipasi politik Myanmar di forum ASEAN masih berlaku, seperti yang telah diterapkan sejak kudeta militer 2021.
Imperial menegaskan bahwa diskusi di Manila akan menjadi tindak lanjut dari pertemuan di Thailand, yang merupakan pertemuan tatap muka pertama antara para menlu ASEAN dengan perwakilan Myanmar sejak 2021. “Apa yang kami lihat adalah, Anda bisa mengharapkan apa yang akan menjadi langkah selanjutnya, apa yang akan menjadi jalan ke depan setelah keterlibatan ini,” ujarnya dalam konferensi pers.
Sikap Thailand yang mengusung pendekatan “keterlibatan terkalkulasi” (calibrated re-engagement) menjadi sorotan. Bangkok ingin secara bertahap mendukung reintegrasi Myanmar ke dalam ASEAN sambil mendorong kemajuan pada 5PC. Namun, pendekatan ini tidak serta-merta diterima semua anggota. Beberapa negara, termasuk Indonesia dan Malaysia, cenderung lebih keras terhadap junta militer Myanmar yang dianggap tidak menunjukkan itikad baik.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi langsung. Sebagai salah satu pendorong utama 5PC dan mantan ketua ASEAN pada 2023, Jakarta berkepentingan agar Myanmar tidak menjadi sumber perpecahan di kawasan. Langkah Filipina dan Thailand bisa menjadi ujian bagi efektivitas diplomasi ASEAN yang selama ini dikritik lamban dan tidak punya gigi. Pertanyaan besarnya: akankah pertemuan di Manila menghasilkan terobosan, atau sekadar menjadi forum diskusi tanpa aksi nyata?
Sejak kudeta 2021, Myanmar nyaris absen dari pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Kehadiran mereka dibatasi pada perwakilan non-politik, sebagai bentuk protes atas kegagalan junta memenuhi komitmen 5PC, termasuk menghentikan kekerasan dan memulai dialog inklusif. Hingga kini, situasi di Myanmar masih dilanda perang saudara antara militer dan berbagai kelompok perlawanan.
Pertemuan di Manila akan menjadi indikator apakah ASEAN mampu mempertahankan relevansinya sebagai penengah krisis, atau justru semakin terpecah belah dalam menyikapi Myanmar. Dengan Thailand yang mulai membuka pintu, sementara negara lain masih gamang, jalan menuju rekonsiliasi masih panjang dan penuh ketidakpastian.
