Anggaran Dipangkas Rp132 Miliar, Program Buku Perpusnas Terancam Berhenti
Baca dalam 60 detik
- Perpusnas kehilangan Rp132 miliar dari pagu indikatif 2026 akibat kebijakan efisiensi, menyisakan Rp589,5 miliar untuk operasional.
- Program distribusi 1.000 buku ke desa, taman baca, dan puskesmas yang berjalan dua tahun terakhir terancam tidak bisa dilanjutkan tahun depan.
- Kepala Perpusnas menyebut pemotongan anggaran tidak hanya menghentikan program literasi, tetapi juga renovasi dan pengadaan teknologi informasi.
Program pembagian buku ke desa dan fasilitas publik yang digagas Perpustakaan Nasional (Perpusnas) selama dua tahun terakhir dipastikan terhenti pada 2026. Penyebabnya, anggaran lembaga tersebut dipotong Rp132 miliar dari pagu indikatif yang telah ditetapkan, sehingga dana efektif yang tersisa hanya Rp589,5 miliar.
Kepala Perpusnas, E Aminudin Aziz, mengungkapkan kekhawatirannya dalam rapat kerja Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN 2025 di Komisi X DPR, Kamis (16/7). Menurut dia, pemotongan anggaran yang drastis membuat sejumlah program literasi tidak bisa dijalankan. “Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya,” ujarnya di hadapan anggota dewan.
Program yang dimaksud adalah distribusi 1.000 buku per titik ke desa, taman baca, puskesmas, dan taman literasi. Inisiatif ini, kata Aminudin, mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan dimanfaatkan secara optimal. Namun, dengan adanya efisiensi, alokasi dana yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan tersebut kini diblokir oleh Kementerian Keuangan.
Konsekuensi pemotongan tidak hanya berhenti pada program buku. Aminudin menambahkan, renovasi gedung dan pengadaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga ikut terdampak. “Ini menjadikan rencana kita untuk menggerakkan literasi lebih masif tidak bisa kita kerjakan,” keluhnya. Padahal, Perpusnas tengah mendorong peningkatan indeks literasi masyarakat yang masih tertinggal di beberapa daerah.
Langkah efisiensi ini menjadi bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang lebih ketat. Namun, di sisi lain, para pengamat literasi menilai pemotongan anggaran di sektor perbukuan justru kontraproduktif dengan upaya peningkatan sumber daya manusia. “Literasi adalah fondasi pembangunan. Jika program seperti ini dihentikan, dampaknya akan terasa dalam jangka panjang,” ujar seorang analis kebijakan publik yang enggan disebut namanya.
Pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah memiliki skenario alternatif untuk menjaga distribusi buku ke daerah? Ataukah program ini akan benar-benar vakum selama setahun penuh? Tanpa kepastian anggaran, nasib jutaan buku yang seharusnya sampai ke tangan masyarakat masih menggantung.
