Izin Presiden Jadi Kunci Pembukaan Rekening Sara Duterte di Sidang Impeachment

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berada dalam posisi krusial setelah jaksa penuntut dalam sidang impeachment Wakil Presiden Sara Duterte mengisyaratkan perlunya restu presiden untuk membuka rekening pajak dan bank milik Duterte dan suaminya, Manases Carpio. Langkah ini mengikuti preseden yang digunakan dalam persidangan mantan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona pada 2012 silam.

Juru bicara pengadilan impeachment Senat, Reginald Tongol, Kamis (17/7) menjelaskan bahwa prosedur serupa dapat diterapkan jika pengadilan memanggil paksa catatan keuangan Duterte. Saat persidangan Corona, Komisaris Biro Pendapatan Dalam Negeri (BIR) Kim Henares saat itu meminta otorisasi dari Presiden Benigno Aquino III setelah menerima panggilan pengadilan. Otorisasi tersebut melindungi Henares dari tuntutan pidana terkait kerahasiaan informasi pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Pajak Nasional (NIRC).

Namun, anggota panel jaksa dari Dewan Perwakilan, Joel Chua, menyatakan keengganan untuk melibatkan presiden. “Sejauh mungkin, kami tidak ingin mengganggu eksekutif mengingat banyaknya tanggung jawab presiden,” ujar Chua. Ia menambahkan bahwa timnya akan mencari opsi lain sebelum meminta izin presiden. Sikap ini muncul di tengah perdebatan sengit antara jaksa dan pengacara Duterte mengenai apakah prinsip akuntabilitas atau kerahasiaan yang harus diutamakan.

Pengadilan impeachment Senat pada Rabu lalu menunda keputusan soal pemanggilan paksa dokumen keuangan Duterte. Ketua sidang, Senator Francis “Chiz” Escudero, memberikan waktu hingga Senin bagi para senator-hakim untuk mempelajari argumen kedua belah pihak yang masing-masing setebal 30 halaman. Salah satu isu rumit adalah apakah presiden memiliki wewenang eksklusif untuk mengizinkan BIR membuka catatan pajak seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 NIRC yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan pajak (SPT) bersifat publik atas perintah presiden.

Pengacara Duterte, Michael Poa, mempertanyakan relevansi dokumen yang diminta jaksa karena mencakup periode 2007, saat Duterte masih menjabat wakil wali kota Davao dan bukan pejabat yang dapat di-impeach. Ia juga menolak pemanggilan catatan bank Carpio yang merupakan warga sipil biasa. Sebaliknya, jaksa dari Akbayan, Chel Diokno, menegaskan bahwa dokumen tersebut penting untuk mengungkap kewajaran harta kekayaan Duterte. Diokno mengungkapkan lonjakan transaksi bank Duterte pada 2007 mencapai P208,15 juta, dan terus meningkat hingga di atas P400 juta per tahun antara 2009 dan 2013.

Persidangan yang sudah berjalan enam hari baru mendengarkan dua saksi dari Biro Investigasi Nasional (NBI) yang bersaksi tentang rekaman video Duterte yang menyebut rencana pembunuhan terhadap Marcos, istrinya, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez. Pekan depan, jaksa akan menghadirkan dakwaan berikutnya: penggelapan dana rahasia sebesar P612,5 juta. Dua pasal dakwaan lain menyangkut kekayaan tak wajar dan suap untuk menghindari aturan pengadaan barang dan jasa.

Meskipun panel jaksa telah menarik enam saksi untuk pasal IV (ancaman pembunuhan), Tongol menilai terlalu dini untuk menyimpulkan sidang akan lebih cepat. “Hari sidang yang dihemat bisa digunakan untuk saksi lain atau hal lain yang dianggap perlu oleh pengadilan,” ujarnya. Sementara itu, pengacara senior Lorna Kapunan yang menjadi sukarelawan bagi jaksa menuding pembelaan Duterte yang kerap mengajukan keberatan dan bahkan menghitung kesalahan tik sebagai penyebab lambatnya persidangan. Kapunan juga menyoroti bahwa kecepatan sidang tergantung pada jumlah pertanyaan klarifikasi dari senator-hakim.

Dengan jadwal 92 hari yang bisa membengkak menjadi tujuh bulan, dan perdebatan sengit seputar akses dokumen keuangan, persidangan impeachment Sara Duterte masih panjang. Pertanyaan besarnya: akankah Presiden Marcos memberikan izin yang diperlukan, atau justru menghindari keterlibatan politik yang semakin memanaskan suhu persaingan elite di Filipina?