Sonam Wangchuk di Ambang Kritis: 20 Hari Mogok Makan, Pemerintah India Tak Bergerak

Aktivis pendidikan asal India, Sonam Wangchuk, menolak menghentikan aksi mogok makan tanpa batas waktu meskipun desakan dari berbagai pihak terus mengalir. Pria berusia 59 tahun itu telah menjalani puasa selama 20 hari, hanya mengonsumsi air garam, dan berat badannya turun lebih dari sembilan kilogram. Dalam kondisi lemah, ia tetap menyuarakan tuntutan reformasi pendidikan yang didukung oleh gerakan satir daring bernama Cockroach Janta Party (CJP).

Wangchuk, yang dikenal sebagai pendiri Sekolah Alternatif Ladakh, tampak ringkasan saat berbicara di depan pendukungnya di Jantar Mantar, Delhi, pada Jumat lalu. Suaranya nyaris tak terdengar, namun semangatnya tidak surut. "Saya lemah secara fisik, tetapi kuat dari dalam," ujarnya, disambut sorak sorai massa. Ia menyerukan aksi long march ke parlemen pada Senin mendatang, dan bergurau bahwa jika ia meninggal sebelum itu, "arwahnya akan ikut serta."

Aksi ini dipicu oleh pembatalan ujian masuk perguruan tinggi kedokteran pada awal Mei akibat kebocoran soal. Para pengunjuk rasa menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan bertanggung jawab dan mundur. Pradhan, sebaliknya, menyebut CJP sebagai "tim B dari elemen pengganggu." Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi hingga kini belum merespons secara langsung.

Tekanan terhadap pemerintah terus meningkat. Mantan Kepala Menteri Delhi Arvind Kejriwal mengunjungi Wangchuk pada Kamis lalu dan mendesak pemerintah untuk berdialog. "Setiap tahun, soal ujian bocor dan pemuda yang menanggung akibatnya," kata Kejriwal. Ia bahkan menyarankan agar Wangchuk menggantikan Pradhan sebagai menteri pendidikan. Kepala Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah juga menyesalkan tidak adanya upaya komunikasi dari pemerintah, seraya mengingatkan bahwa pada 2011, pemerintah UPA mengirim menteri untuk berdialog dengan aktivis anti-korupsi Anna Hazare yang melakukan mogok makan serupa.

Pengadilan Tinggi Delhi, dalam sidang pada Kamis, memerintahkan pemerintah untuk segera turun tangan dan memantau kesehatan Wangchuk secara berkala. Kementerian Kesehatan federal telah menginstruksikan tiga rumah sakit untuk memeriksa aktivis tersebut dua kali sehari, seperti dilaporkan The Times of India.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi sistem ujian nasional dan akuntabilitas pejabat publik. Kebocoran soal yang berulang di India menggemakan persoalan serupa yang pernah terjadi di Indonesia, seperti pada ujian nasional atau seleksi masuk perguruan tinggi. Respons pemerintah yang lamban terhadap aksi damai juga menyoroti kerentanan demokrasi ketika suara masyarakat sipil diabaikan. Apakah pemerintah Modi pada akhirnya akan duduk satu meja dengan Wangchuk, atau membiarkan aksi ini berujung tragis?