Efisiensi APBN Tak Redam Kinerja Kemendagri: Realisasi Anggaran Tembus 99,46%
Baca dalam 60 detik
- Kemendagri mencatat realisasi anggaran 2025 mencapai Rp3,76 triliun atau 99,46% dari pagu efektif, tertinggi di antara kementerian/lembaga.
- Meski pagu awal dipangkas dari Rp4,79 triliun menjadi Rp2,61 triliun, relaksasi dari Kemenkeu mengembalikan pagu efektif ke Rp3,79 triliun.
- Kinerja positif juga terlihat dari PNBP yang melampaui target hingga 225%, serta opini WTP ke-12 berturut-turut dari BPK.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuktikan bahwa kebijakan efisiensi belanja dalam APBN 2025 tidak menghambat kinerja instansi. Hal ini tercermin dari realisasi anggaran yang mencapai Rp3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif sebesar Rp3,79 triliun—sebuah capaian yang disebut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai salah satu yang tertinggi di antara kementerian dan lembaga.
Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7), Tito memaparkan perjalanan anggaran Kemendagri sepanjang 2025. Pagu awal kementerian semula sebesar Rp4,79 triliun, namun akibat kebijakan efisiensi belanja pemerintah, anggaran tersebut dipangkas drastis menjadi Rp2,61 triliun. Berkat relaksasi dari Kementerian Keuangan, pagu efektif akhirnya naik lagi menjadi Rp3,79 triliun.
Tambahan anggaran itu, menurut Tito, dialokasikan untuk program-program strategis. Di antaranya penguatan infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), pemenuhan belanja wajib dan kegiatan prioritas, serta penguatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Anggaran juga digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan mendukung program prioritas pemerintah di daerah.
Di sisi penerimaan negara, Kemendagri juga mencatatkan lonjakan signifikan. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir 2025 mencapai Rp1,22 triliun, atau 225,30 persen dari target sebesar Rp545,62 miliar. Capaian ini terutama ditopang oleh layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil. Tito menambahkan, prestasi ini tidak lepas dari pengawasan ketat dan kerja sama dengan Komisi II DPR RI.
Selain mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak 2014, Kemendagri juga membukukan sejumlah capaian kinerja lainnya. Nilai kinerja anggaran mencapai 94,69 dengan kategori sangat baik, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebesar 78,99 (predikat BB), serta indeks reformasi birokrasi sebesar 91,01 (kategori A). Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 2025 juga memperoleh predikat sangat baik.
"Kami mengucapkan terima kasih banyak karena semua yang kami capai ini tidak lain dari pengawasan dan rapat kerja yang sering dilaksanakan, termasuk juga ke lapangan oleh para pimpinan dan Komisi II DPR RI," ungkap Tito. Ia menegaskan bahwa jajarannya bergerak di semua daerah, termasuk pos-pos lintas batas, sehingga introspeksi dan perbaikan terus dilakukan.
Ke depan, tantangan efisiensi anggaran diperkirakan masih akan berlanjut. Pertanyaannya, apakah Kemendagri mampu mempertahankan tingkat realisasi dan kualitas belanja yang sama di tengah tekanan fiskal yang mungkin semakin ketat? Dengan rekam jejak positif selama lebih dari satu dekade, optimisme untuk terus berkinerja prima tampaknya beralasan.
