Sekolah Negeri Sepi Murid: Komisi X DPR Desak Pemerintah Benahi Distribusi Pendidikan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah untuk segera menata ulang peta persebaran sekolah negeri di Indonesia. Seruan ini muncul sebagai respons terhadap fenomena mengkhawatirkan: puluhan sekolah dasar negeri di berbagai daerah hanya kebagian sedikit siswa baru, bahkan ada yang hanya dua orang.

Menurut Lalu, kondisi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh menurunnya minat masyarakat terhadap sekolah negeri. Ia mengidentifikasi sejumlah faktor struktural yang saling terkait, seperti penurunan angka kelahiran, arus perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak merata, serta perbedaan kualitas dan daya saing antar satuan pendidikan. "Faktor-faktor ini turut memengaruhi kondisi ini," ujarnya saat dihubungi pada Kamis (16/7).

Lalu menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan pemetaan yang akurat di setiap daerah agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Dari perspektif kami, pemerintah perlu menata kembali distribusi satuan pendidikan secara hati-hati dengan tetap mengutamakan hak anak untuk memperoleh akses pendidikan," katanya. Ia menambahkan, evaluasi terhadap kemungkinan penggabungan sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan guru, serta penguatan sarana dan prasarana harus dilakukan secara terukur.

Fenomena sekolah minim murid ini terjadi di sejumlah daerah pada awal tahun ajaran 2026/2027. Di SD Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, hanya dua siswa baru yang tercatat di kelas 1. Meski demikian, para guru tetap antusias menyambut mereka saat pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin (13/7). Di Semarang, SDN Purwoyoso 01 hanya kebagian tiga murid baru. Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Magelang, Sugiyarti, mengungkapkan bahwa setidaknya 24 SD di wilayahnya memiliki jumlah rombongan belajar kurang dari separuh kuota yang tersedia.

Lalu menekankan bahwa solusi yang diambil harus melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. "Sehingga solusi yang diambil tidak hanya efisien dari sisi anggaran, tetapi juga menjamin layanan pendidikan tetap optimal," katanya. Ia memperingatkan agar kebijakan penggabungan sekolah tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan aksesibilitas dan kualitas pembelajaran.

Ke depan, tantangan demografis seperti penurunan angka kelahiran diperkirakan akan terus menekan jumlah siswa di sekolah negeri, terutama di daerah dengan urbanisasi tinggi. Pemerintah perlu merancang strategi jangka panjang yang tidak hanya mengatasi kelebihan kapasitas, tetapi juga memastikan setiap anak tetap mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus menempuh jarak jauh. Apakah pemetaan ulang distribusi sekolah akan mampu menjawab persoalan ini, atau justru memicu ketimpangan baru di daerah terpencil?