Hanya Tiga Murid Baru: Ironi SD Negeri di Pusat Kota Semarang

Tiga orang. Itulah jumlah total murid baru yang tercatat di SDN Purwoyoso 01, Kota Semarang, pada awal tahun ajaran 2026/2027. Angka yang nyaris tak masuk akal untuk sebuah sekolah negeri di ibu kota provinsi, namun menjadi kenyataan pahit yang menggambarkan krisis kepercayaan terhadap pendidikan publik di perkotaan.

Kepala SDN Purwoyoso 01, Hajar Riatiani, mengakui bahwa penurunan drastis ini bukan karena fasilitas sekolah yang buruk. Sekolahnya memiliki enam ruang kelas lengkap, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang UKS, musala, halaman, serta smart TV bantuan pemerintah. Namun, menurut Hajar, lingkungan sekitar sekolah sudah tidak lagi produktif secara demografis. "Rata-rata penduduknya sudah lansia, tidak punya anak usia masuk SD," ujarnya. Banyak warga muda memilih pindah ke daerah pinggiran seperti Kaliwungu, Kabupaten Kendal, yang menawarkan perumahan subsidi dengan harga lebih terjangkau.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Tahun sebelumnya, SDN Purwoyoso 01 masih menerima 11 murid baru, dan bertambah satu di tengah tahun. Kini, angka itu merosot hingga 73 persen. Sekolah-sekolah di sekitar juga mengalami nasib serupa, sehingga tak ada limpahan siswa dari zonasi. Hajar tetap berusaha menyambut tiga murid barunya dengan meriah—tema sirkus dengan badut—sebagai bentuk semangat meski jumlah peserta didik minim.

Namun, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng membantah bahwa penyebab utamanya adalah demografi. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk kota masih positif. "Memang ada wilayah tertentu yang kondisinya seperti itu, tapi secara umum jumlah anak usia SD masih ada," katanya. Agustina justru menyoroti hasil survei Dinas Pendidikan yang menunjukkan orang tua lebih memilih SD swasta karena fasilitas yang lebih canggih. "SD kita itu memang kurang menarik," ujarnya blak-blakan.

Agustina mengungkapkan bahwa selama ini anggaran pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan lebih banyak difokuskan pada jenjang SMP. Akibatnya, banyak SD negeri yang tertinggal dalam hal sarana dan prasarana. Kepala Dinas Pendidikan setempat telah mengusulkan agar SD negeri dipercantik dan diperlengkapi agar setara dengan SD swasta. "Titik pembangunannya ada di SMP. SMP-nya bagus-bagus, SD-nya memang masih ketinggalan," jelas Agustina.

Kasus SDN Purwoyoso 01 menjadi cermin bagi kebijakan pendidikan di Indonesia: apakah sistem zonasi dan demografi menjadi kambing hitam, atau justru ketimpangan investasi antarjenjang pendidikan yang perlu dibenahi? Dengan hanya tiga murid, masa depan sekolah negeri di pusat kota pun dipertanyakan—akankah pemerintah daerah segera menggeser prioritas anggaran ke SD sebelum semakin banyak sekolah negeri yang 'sepi peminat'?