32.800 Lowongan PMET Tersedia, Mengapa Lulusan Baru Singapura Masih Sulit Dapat Kerja?
Baca dalam 60 detik
- Meski terdapat puluhan ribu lowongan entry-level, banyak lulusan baru Singapura harus mengirim lebih dari seratus lamaran sebelum mendapat panggilan.
- Fenomena ini mendorong lulusan untuk menurunkan ekspektasi gaji, bersedia bekerja dengan jam panjang, dan beralih ke peran non-tradisional seperti asisten eksekutif atau startup.
- Kekhawatiran akan dampak AI terhadap perubahan deskripsi pekerjaan juga menjadi faktor yang memperumit transisi dari kampus ke dunia kerja.

Di tengah data resmi yang menunjukkan 32.800 lowongan entry-level untuk profesional, manajer, eksekutif, dan teknisi (PMET) pada Maret lalu, sejumlah lulusan universitas di Singapura justru mengalami perburuan kerja yang melelahkan—mengirimkan lebih dari seratus lamaran tanpa satu pun panggilan tetap.
Kisah Ng Rui Jie, 25 tahun, lulusan ilmu komputer National University of Singapore (NUS), menjadi gambaran nyata kontradiksi ini. Sejak Oktober tahun lalu, ia telah melamar lebih dari 120 posisi, namun belum satu pun berbuah tawaran penuh waktu. “Saya menyesal tidak mengambil beasiswa yang mengikat ke pemerintah,” ujarnya, merujuk pada jaminan kerja yang dulu ia abaikan.
Data Kementerian Tenaga Kerja (MOM) mencatat jumlah lowongan entry-level PMET stabil dalam setahun terakhir: 32.500 pada Desember 2025 dan 34.600 pada Desember 2024. Gaji yang ditawarkan berkisar antara S$2.300 hingga S$5.000 per bulan. Namun, pengalaman delapan pencari kerja muda yang diwawancarai CNA menunjukkan bahwa angka-angka itu tidak otomatis berarti kemudahan mendapatkan pekerjaan.
Para lulusan mengaku terpaksa menurunkan ekspektasi. Ng, misalnya, semula mengincar gaji S$6.000, kini rela menerima S$5.000—bahkan bersedia bekerja dengan pola “996” (pukul 09.00–21.00, enam hari seminggu). Afsheen Jae, lulusan bisnis Nanyang Technological University (NTU), melamar 120 pekerjaan sejak awal tahun dan nyaris menerima posisi magang sebelum akhirnya mendapat tawaran tetap. “Kami sekarang mau menerima pekerjaan yang beberapa bulan lalu mungkin kami tolak,” katanya.
Fenomena ini juga mendorong lulusan untuk merambah peran yang sebelumnya dianggap kurang bergengsi, seperti asisten eksekutif atau pribadi. Jae, yang berminat di pengembangan organisasi, awalnya menganggap posisi itu hanya administratif, tetapi kini melihatnya sebagai pintu masuk ke strategi perusahaan. “Kami ingin lingkungan dengan peluang kemajuan karier, bukan sekadar gaji tinggi dari awal,” ujarnya.
Di sisi lain, kekhawatiran akan kecerdasan buatan (AI) turut mewarnai pencarian kerja. Chloe Chan, mahasiswa sosiologi dan ilmu politik NUS yang akan lulus tahun ini, menyelesaikan magang sebagai analis keamanan AI di perusahaan teknologi raksasa. Ia mengakui peran itu tidak akan ada tanpa AI, tetapi tetap waspada: “Saya tidak yakin berapa banyak pintu yang akan ditutup AI di masa depan.” Abdillah Akmal, lulusan komunikasi NTU yang sudah menerima tawaran di badan statutori, juga cemas karena teman-temannya yang sudah bekerja melihat deskripsi pekerjaan mereka berubah drastis akibat AI.
Bagi Indonesia, situasi ini relevan mengingat pasar kerja dalam negeri juga dihadapkan pada tantangan serupa: jumlah lulusan perguruan tinggi yang terus meningkat, sementara lowongan entry-level tidak selalu sepadan. Program Kartu Prakerja dan inisiatif pelatihan vokasi bisa menjadi pelajaran dari skema GRIT Singapura yang masih undersubscribed. Selain itu, adaptasi terhadap AI dan kesediaan untuk mengambil peran non-tradisional menjadi kunci bagi lulusan baru di kedua negara.
Prasanthi Guda, direktur layanan karier dan employability di Singapore Management University (SMU), menyarankan lulusan untuk tidak hanya fokus pada gaji, tetapi juga mempertimbangkan pelatihan, fleksibilitas kerja, dan prospek jangka panjang. “Karier awal adalah waktu terbaik untuk mengeksplorasi opsi,” katanya. Pertanyaannya, akankah lulusan Indonesia juga bersedia mengambil jalur yang sama—atau justru semakin bergantung pada sektor formal yang ketat?



