Wagub Jateng: TMMD 2026 Fokus Buka Akses Desa Terpencil, Dana Rp33,2 Miliar Disiapkan
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan Rp33,2 miliar untuk TMMD Reguler ke-129 yang menyasar 35 kabupaten/kota, dengan prioritas desa terisolasi.
- Di Desa Bingkeng, Cilacap, program membangun jalan 800 meter, jembatan, talud, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk mendorong ekonomi petani.
- Selain infrastruktur, TMMD juga mencakup layanan kesehatan, penurunan stunting, dan pelatihan wirausaha sebagai upaya penguatan sumber daya manusia.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-129 dan TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun Anggaran 2026 akan memprioritaskan desa-desa terpencil yang masih minim akses infrastruktur. Dengan anggaran provinsi sebesar Rp33,2 miliar, program yang berlangsung hingga 13 Agustus 2026 ini diharapkan membuka isolasi wilayah dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan.
Pembukaan TMMD digelar di Lapangan Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Rabu (15/7). Gus Yasin—sapaan akrab wagub—menjelaskan bahwa pemilihan lokasi didasarkan pada tingkat kebutuhan warga, terutama di daerah yang akses jalannya masih terbatas. "Yang dibangun adalah jalan ekonomi di pedesaan untuk para petani," ujarnya saat menjadi inspektur upacara.
Program ini merupakan wujud sinergi antara TNI Angkatan Darat, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat. Menurut Gus Yasin, kolaborasi yang telah berjalan lebih dari empat dekade ini membuktikan efektivitas pendekatan gotong royong dalam mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal. Ia menekankan bahwa desa adalah fondasi pembangunan nasional, sehingga kemajuan desa akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Komandan Kodim 0703/Cilacap Letkol Inf. Aryudha Sakti menambahkan bahwa Desa Bingkeng diprioritaskan karena warga sangat membutuhkan akses jalan yang lebih baik untuk mobilitas dan aktivitas ekonomi. "Dengan adanya TMMD, masyarakat tidak merasa jauh dari pemerintah daerah maupun TNI," katanya. Selain infrastruktur fisik, TMMD juga mencakup kegiatan nonfisik seperti pelayanan kesehatan, KB gratis, pengobatan gratis, pembuatan dokumen kependudukan, penyuluhan bela negara, pencegahan stunting dan pernikahan dini, serta pelatihan kewirausahaan dan budidaya ikan.
Gus Yasin meminta pemerintah daerah dan Satgas TMMD mengintegrasikan program prioritas seperti ketahanan pangan, pertanian terpadu, rehabilitasi RTLH, penyediaan air bersih, percepatan penurunan stunting, penguatan posyandu, dan rehabilitasi tempat ibadah. Ia optimistis TMMD tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia. "Ketahanan keluarga harus diperkuat," tegasnya.
Penyerahan bantuan dana kepada Pemkab Cilacap sebesar Rp22,731 miliar untuk 215 titik kegiatan, serta bantuan TMMD Rp984 juta dan dana rehabilitasi RTLH Rp5,14 miliar, menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa. Dengan pendekatan terpadu ini, TMMD 2026 diharapkan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat.
Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana program ini dapat direplikasi di provinsi lain, mengingat anggaran dan koordinasi lintas sektor menjadi tantangan utama. Namun, dengan partisipasi aktif warga dan sinergi TNI-pemerintah, TMMD tetap menjadi salah satu instrumen strategis pemerataan pembangunan di Indonesia.



