Belajar dari Thailand: Kunci Sukses Pengawasan Penyakit Bukan Sekadar Teknologi

Pandemi COVID-19 telah mengubah peta investasi kesehatan di Asia Tenggara, namun hasilnya tidak merata. Indonesia membangun lebih dari 600 laboratorium tes dan meluncurkan platform digital, tetapi manfaatnya masih terpusat di kota. Sebaliknya, Thailand menunjukkan bahwa kunci keberhasilan bukan sekadar jumlah laboratorium, melainkan integrasi sistem dan kepercayaan publik.

Thailand membuktikan ketangguhan sistemnya saat berhasil mendeteksi gelombang baru COVID-19 pada pertengahan 2025 yang mencatat sekitar 374.000 kasus dan 84 kematian. Padahal, pada gelombang pertama 2020, Negeri Gajah Putih termasuk negara pertama yang mendeteksi virus dan mampu menekan wabah dalam waktu kurang dari enam bulan. Dari 3.195 infeksi, 3.072 pasien sembuh—angka kesembuhan mencapai 96 persen.

Keberhasilan itu tidak lepas dari dua faktor utama. Pertama, Kementerian Kesehatan Thailand segera membentuk Pusat Administrasi Situasi COVID-19 (CCSA) yang mengoordinasikan respons lintas kementerian dan menyampaikan komunikasi publik yang konsisten. Kedua, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sangat tinggi. Survei Imperial College London pada 2020 menempatkan Thailand sebagai negara dengan kepatuhan tertinggi di ASEAN: 89–98 persen responden rutin memakai masker, mencuci tangan, dan mengikuti panduan kesehatan.

Sistem pemantauan penyakit Thailand menghubungkan pemerintah lokal dan pusat melalui jaringan digital nasional. Data kesehatan dikumpulkan secara real-time dari perangkat sehari-hari seperti ponsel pintar dan komputer. Dua aplikasi utama menjadi tulang punggung: MorChana menggunakan GPS dan Bluetooth untuk mengidentifikasi kontak erat dan area berisiko tinggi, sementara Mohpromt mengelola catatan vaksinasi dan rekam medis elektronik. Keduanya memiliki sekitar 36 juta pengguna—hampir separuh populasi Thailand, termasuk pekerja migran—dan terhubung ke sistem surveilans yang lebih luas. Hasil tes dari rumah sakit dan klinik diunggah dalam hitungan detik, dan warga dapat mengakses rekam kesehatan mereka sendiri dengan mudah.

Indonesia, sebaliknya, menghadapi tantangan geografis dan fragmentasi sistem. Pemerintah pusat mengembangkan setidaknya tujuh aplikasi kesehatan, termasuk platform nasional SatuSehat yang mengintegrasikan e-HAC dan SIRANAP. Namun, banyak pemerintah daerah meluncurkan aplikasi sendiri—seperti Pikobar di Jawa Barat, Sawarna di Bandung, dan PaPa Sulbar di Sulawesi Barat—yang sering kali tidak bisa terhubung dengan platform nasional. Akibatnya, data kesehatan tersebar dan tidak dapat dimanfaatkan untuk deteksi dini wabah secara nasional.

Thailand mengatasi hambatan serupa dengan memperluas konektivitas digital melalui proyek Net Pracharat, yang memasang jaringan broadband dan titik Wi-Fi gratis di ribuan desa. Rumah tangga berpenghasilan rendah pun bisa mengakses layanan publik digital, termasuk kesehatan. Selain itu, Skema Cakupan Universal yang didanai pajak memberikan layanan kesehatan dasar bagi semua warga Thailand dan semakin meluas ke pekerja migran. Di desa terpencil, tenaga kesehatan dan relawan terlatih rutin mengunjungi rumah-rumah untuk pemeriksaan dan perawatan dasar.

Pelajaran utama dari Thailand adalah bahwa membangun laboratorium dan platform digital saja tidak cukup. Indonesia masih perlu memperkuat konektivitas internet, meningkatkan integrasi antara sistem kesehatan nasional dan daerah, serta memperluas akses layanan kesehatan di wilayah terpencil. Namun yang terpenting, sistem surveilans yang efektif bergantung pada kepercayaan publik. Tanpa keyakinan bahwa pemerintah mampu melindungi kesehatan semua warga, investasi besar dalam infrastruktur dan teknologi digital tidak akan mencapai potensi penuhnya. Pertanyaan yang kini mengemuka: mampukah Indonesia membangun kepercayaan itu sebelum wabah berikutnya datang?