Trump Urungkan Rencana Pungut Biaya di Selat Hormuz, Ganti dengan Investasi Teluk
Baca dalam 60 detik
- Presiden AS Donald Trump membatalkan wacana pengenaan biaya 20% untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz, setelah mendapat masukan dari pemimpin negara Teluk yang menawarkan investasi miliaran dolar ke AS.
- Gempuran militer AS-Iran kembali memanas, mengancam gencatan senjata sementara yang disepakati 60 hari lalu dan berpotensi memicu perang skala penuh di kawasan.
- Harga minyak Brent sempat melonjak ke US$87 per barel sebelum turun ke US$78 setelah pengumuman Trump, namun ketidakstabilan masih membayangi pasokan energi global.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana kontroversial untuk memungut biaya dari kapal yang melintasi Selat Hormuz, hanya sehari setelah mengumumkannya. Sebagai gantinya, ia menyatakan negara-negara Teluk akan menanamkan investasi bernilai miliaran dolar ke AS. Keputusan ini diambil di tengah eskalasi serangan udara AS ke Iran dan serangan balasan Iran terhadap kapal dagang serta sekutu AS, yang praktis merobek-robek kesepakatan damai sementara yang baru disepakati.
Selat Hormuz, yang sebelum perang dilalui seperlima minyak mentah dan gas alam yang diperdagangkan global, seharusnya dibuka kembali tanpa biaya berdasarkan gencatan senjata 60 hari. Namun, sejak serangan AS-Israel pada 28 Februari lalu, jalur itu praktis ditutup melalui taktik menghadang dan mengancam kapal. Kini, Iran menyerang kapal-kapal yang menggunakan rute di bawah pengawasan militer AS di luar perairan teritorialnya, memicu aksi saling balas.
Pada Senin, Trump mengumumkan akan memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran dan mengenakan biaya setara 20% dari nilai kargo kapal untuk menutup biaya pengamanan selat. Namun sehari kemudian, ia mundur. “Saya ditelepon oleh raja-raja dan emir, mereka mengusulkan cara lain. Mereka ingin berinvestasi di AS dengan miliaran dolar,” kata Trump di Kantor Oval, Selasa. Ia menambahkan lebih menyukai investasi ketimbang pungutan karena “tak seorang pun seharusnya memungut biaya untuk selat itu.” Belum jelas apakah investasi itu merupakan komitmen baru atau bagian dari kesepakatan yang diumumkan Trump saat kunjungan ke Timur Tengah tahun lalu.
Di lapangan, militer AS melalui Central Command mengaku telah menghantam sejumlah sasaran di Iran, termasuk sistem pertahanan pantai, rudal, drone, dan fasilitas maritim. Iran membalas dengan menyerang Kuwait, Yordania, dan tiga kapal tanker yang melintasi selat. Dua kapal berbendera Uni Emirat Arab, Mombasa dan Al Bahiyah, terbakar dan menewaskan dua awak serta melukai 14 lainnya. UEA mengancam akan membalas. Perusahaan pelayaran Belanda Stolt Tankers juga melaporkan kapalnya, Stolt Magnesium, diserang di lepas Oman hingga memicu kebakaran di ruang mesin, meski seluruh awak selamat. Garda Revolusi Iran menyatakan kapal-kapal itu “mengabaikan peringatan berulang.”
Beberapa jam setelah AS mengklaim mengakhiri kampanye serangannya, kota Bushehr di Iran dilaporkan dihantam setidaknya empat kali, memicu spekulasi bahwa negara Teluk Arab membalas secara diam-diam. Otoritas Penerbangan Sipil Uni Eropa memperingatkan maskapai untuk tidak terbang di wilayah udara Bahrain, Kuwait, Qatar, UEA, dan Teluk Oman. Pertempuran ini membuat kesepakatan damai sementara—yang hampir mencapai separuh masa 60 hari—semakin rapuh. Blokade yang dicabut AS pada pertengahan April akan diberlakukan kembali pada Rabu tengah malam waktu Dubai.
Bagi Indonesia, eskalasi di Selat Hormuz memiliki implikasi langsung. Sebagai negara pengimpor minyak, setiap gangguan di jalur energi utama dunia berpotensi mendongkrak harga BBM dan bahan baku industri dalam negeri. Kenaikan harga minyak mentah global akan membebani APBN, terutama subsidi energi yang sudah membengkak. Selain itu, risiko serangan terhadap kapal dagang bisa mengganggu rantai pasok komoditas seperti pupuk dan barang konsumsi yang diimpor Indonesia dari kawasan Teluk. Pemerintah perlu mencermati dinamika ini untuk mengantisipasi gejolak harga dan menjaga stabilitas ekonomi.
Mediator regional, termasuk Pakistan, dilaporkan masih berupaya membawa AS dan Iran kembali ke meja perundingan. Sementara itu, delegasi Lebanon dan Israel dijadwalkan bertemu di Roma untuk melanjutkan negosiasi yang dimediasi AS. Sejak perang meletus, Hizbullah ikut menyerang Israel, yang kemudian membalas dengan invasi darat ke Lebanon. Kesepakatan kerangka kerja yang mengatur penarikan Israel dari Lebanon selatan dan pelucutan senjata Hizbullah masih mandek. Jika gencatan senjata di selat runtuh, pertanyaan besarnya: akankah Lebanon kembali menjadi medan perang proksi yang memperluas konflik?



