Trump Batalkan Rencana Biaya Selat Hormuz, Beralih ke Kesepakatan Investasi

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mendadak membatalkan rencana pengenaan biaya transit sebesar 20 persen bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, dan menggantinya dengan skema kesepakatan perdagangan dan investasi dengan sejumlah negara Teluk. Keputusan ini diumumkan hanya beberapa jam sebelum blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran mulai berlaku, menandai perubahan taktik yang signifikan di tengah konflik bersenjata yang terus memanas.

Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyatakan bahwa setelah melakukan pembicaraan produktif dengan para pemimpin Timur Tengah, ia memutuskan untuk mengganti "Biaya Penggantian Amerika Serikat" dengan kesepakatan investasi yang akan dilakukan negara-negara Teluk ke Amerika. "Investasi akan sangat besar, tetapi pada saat yang sama, sangat baik bagi mereka dan masa depan mereka," tulis Trump, tanpa merinci komitmen konkret dari negara-negara Teluk.

Keputusan ini muncul di tengah serangan udara AS yang berlangsung selama empat malam berturut-turut setelah Iran mengklaim telah menutup Selat Hormuz. Sebelumnya, Trump mengancam akan menghantam Iran dengan keras, dan pada hari Senin ia menyatakan bahwa Iran akan "dihantam sangat keras malam ini, dan kami akan menghantam mereka besok." Namun, perubahan sikap yang cepat ini menunjukkan adanya tekanan diplomatik dan ekonomi yang mendorong Washington untuk mencari jalan keluar yang lebih lunak.

Langkah Trump sebelumnya menuai kritik tajam, termasuk dari badan pelayaran PBB yang menyatakan tidak ada dasar hukum untuk memberlakukan biaya wajib pada selat yang digunakan untuk navigasi internasional. Sementara itu, serangan balasan Iran terus berlanjut. Iran menyerang pangkalan militer AS di Yordania dengan rudal balistik, Bahrain melaporkan berhasil menangkis serangan udara Iran, dan dua kapal tanker minyak Uni Emirat Arab terkena rudal jelajah Iran, menewaskan seorang awak India dan melukai delapan lainnya.

Eskalasi ini meningkatkan keraguan bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani bulan lalu akan mengarah pada penghentian permanen perang. Konflik telah mengganggu pasokan energi global dan memicu kekhawatiran inflasi di berbagai negara. Analis regional menilai permusuhan masih terkendali, dengan kedua pihak mencari keuntungan untuk kesepakatan damai, namun risiko pertempuran di luar kendali tetap ada.

Bagi Indonesia, konflik di Selat Hormuz memiliki dampak langsung. Sebagai negara pengimpor minyak dan LNG, gangguan pasokan melalui selat tersebut dapat mendorong kenaikan harga energi domestik dan memperburuk tekanan inflasi. Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai fluktuasi harga minyak dunia yang telah mencapai level tertinggi satu bulan. Selain itu, ketergantungan pada cadangan minyak strategis yang semakin menipis membuat Indonesia rentan terhadap guncangan pasokan.

Yezid Sayigh, peneliti senior di Carnegie Middle East Center, meragukan kedua pihak akan kembali ke perang skala penuh, terutama karena Trump akan menderita secara politik. Namun, ia memperingatkan kemungkinan Iran atau Trump bertindak berlebihan. Di dalam negeri AS, konflik ini tidak populer; setengah dari responden jajak pendapat Reuters menganggap perang tidak sebanding dengan biayanya, sementara harga bensin naik dan pemilu kongres semakin dekat.

Dana Moneter Internasional (IMF) bulan lalu memperingatkan bahwa eskalasi yang memperpanjang perang hingga pertengahan Juli membawa risiko besar, terutama karena banyak negara telah menghabiskan cadangan minyak strategis mereka. Dengan perubahan sikap Trump yang mendadak, pertanyaan besarnya adalah apakah kesepakatan investasi dengan negara Teluk akan cukup meredakan ketegangan dan mengamankan arus energi global, atau justru menjadi bumerang bagi stabilitas kawasan.