Johor Ancam Tindak Tegas Pihak Jadikan Negeri Itu Basis Ideologi Melawan Hukum

Pemerintah Johor mengambil sikap tegas dengan tidak akan membiarkan negara bagiannya dijadikan panggung bagi gerakan atau ideologi yang melanggar hukum, kedaulatan, dan kepentingan Malaysia. Pernyataan itu disampaikan Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, menyusul kekhawatiran publik atas operasional Network School di kawasan Forest City yang diduga melibatkan warga negara Israel menggunakan paspor kedua.

Dalam pernyataan resminya, Selasa (14/7), Onn Hafiz menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri, Departemen Imigrasi, Kepolisian, Bea Cukai, dan badan keamanan terkait untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Investigasi difokuskan pada identitas dan kewarganegaraan pihak yang terlibat, dokumen perjalanan, dugaan penggunaan paspor kedua, jenis izin masuk, serta kesesuaian aktivitas mereka dengan alasan memasuki Malaysia.

“Penyelidikan harus mengungkap apakah kegiatan yang sebenarnya sesuai dengan tujuan masuk ke negara ini,” tegas Onn Hafiz. Ia juga meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Digital, dan lembaga regulator terkait untuk menentukan status operasional sekolah tersebut dan apakah programnya memerlukan registrasi atau persetujuan berdasarkan undang-undang Malaysia.

Di tingkat negara bagian, Onn Hafiz mengarahkan Dewan Kota Iskandar Puteri (MBIP), Kantor Pertanahan dan Galian Johor, serta instansi lain untuk meninjau kepatuhan terhadap izin tempat usaha, penggunaan bangunan, kondisi lahan, akomodasi, dan aktivitas bisnis. “Jika ditemukan pelanggaran hukum, penyalahgunaan izin, pelanggaran lisensi atau kondisi lahan, atau elemen yang membahayakan kepentingan negara bagian dan keamanan nasional, tindakan tegas harus diambil tanpa kompromi,” ujarnya.

Konteks Indonesia: Kasus ini menjadi pengingat bagi Indonesia akan pentingnya pengawasan ketat terhadap lembaga pendidikan asing, terutama yang beroperasi di kawasan ekonomi khusus atau proyek strategis nasional. Dugaan penyalahgunaan paspor ganda juga relevan dengan kebijakan imigrasi Indonesia yang melarang warga negara tertentu masuk tanpa visa atau dengan dokumen tidak sah. Pemerintah Indonesia dapat belajar dari respons cepat Johor yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kepatuhan hukum dan keamanan nasional.

Onn Hafiz menegaskan bahwa pemerintah Johor memandang serius masalah ini dan akan terus bertindak sesuai hukum untuk menjaga kepentingan negara bagian serta menegakkan kedaulatan negara. Langkah investigasi ini diharapkan selesai dalam waktu dekat, dan hasilnya akan menentukan apakah ada sanksi administratif atau pidana yang dijatuhkan. Pertanyaan yang mengemuka: apakah kasus ini akan memicu revisi regulasi bagi lembaga asing di Malaysia, dan bagaimana dampaknya terhadap iklim investasi di Forest City?