Gugatan Antitrust 12 Negara Bagian AS: Merger Paramount-Warner Bros Ancam Bioskop Lokal

Gugatan hukum yang diajukan oleh 12 negara bagian Amerika Serikat terhadap rencana merger Paramount dan Warner Bros Discovery menjadi sinyal peringatan bagi industri hiburan global: konsolidasi dua raksasa distribusi film ini dinilai akan memukul bioskop-bioskop lokal yang masih berjuang memulihkan jumlah penonton pasca-pandemi.

Jaksa Agung California, Rob Bonta, dalam konferensi pers di depan papan Hollywood, Senin (14/7), menyatakan bahwa merger tersebut berpotensi menaikkan harga tiket dan memaksa bioskop mengurangi investasi pada kenyamanan penonton, seperti kursi ergonomis, pilihan makanan, atau layar premium. “Bioskop akan kehilangan daya tawar,” ujarnya.

Gugatan yang dipimpin California bersama Oregon, New York, Minnesota, dan delapan negara bagian lainnya ini menuduh bahwa penggabungan dua dari lima distributor film terbesar AS akan menciptakan entitas dengan kekuatan pasar berlebih. Menurut dokumen pengadilan, Paramount akan menguasai lebih dari 27 persen pangsa pasar distribusi film bioskop dan saluran TV kabel dasar. Akibatnya, pemilik bioskop dan operator TV berbayar akan kesulitan menolak tekanan bagi pembagian pendapatan yang lebih besar.

Paramount, yang dipimpin CEO David Ellison, membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataan resmi, perusahaan menyebut gugatan itu mendistorsi hukum antimonopoli dan keliru memahami persaingan industri hiburan. “Menunda transaksi hanya akan merugikan pekerja hiburan yang sudah terpukul oleh disrupsi teknologi dan hilangnya puluhan ribu lapangan kerja di California,” kata pihak Paramount. Namun, penundaan juga berbiaya mahal: Ellison telah setuju membayar “ticking fee” sebesar 25 sen per lembar saham Warner Bros Discovery—setara US$650 juta tunai per kuartal—jika kesepakatan tak kunjung dituntaskan sebelum Oktober.

Di sisi lain, Cinema United—asosiasi pemilik bioskop yang gencar melobi penolakan merger—menyambut baik gugatan tersebut. Presiden dan CEO Michael O’Leary menekankan bahwa dampak konsolidasi studio tidak hanya dirasakan Hollywood, tetapi juga kota-kota kecil di seluruh AS tempat bioskop lokal menjadi pilar budaya dan ekonomi. Seorang eksekutif jaringan bioskop independen yang enggan disebut namanya khawatir Paramount-Warner Bros akan menaikkan biaya sewa film laris. Saat ini, pembagian pendapatan tiket antara studio dan bioskop umumnya 50:50, namun untuk film yang sangat dinanti, studio bisa menuntut hingga 60 persen. “Bioskop tidak punya pilihan lain,” ujarnya.

Gugatan juga menyoroti dampak pada penyedia TV kabel. Jaringan populer seperti CNN, TNT, Food Network, dan HBO akan berada di bawah satu atap, memperkuat posisi tawar perusahaan terhadap distributor. “Penyedia TV akan hampir tidak punya pilihan selain menerima persyaratan yang diajukan,” tulis dokumen gugatan. Menariknya, gugatan tidak mempermasalahkan rencana Paramount menggabungkan layanan streaming Paramount+ dengan HBO Max.

Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan mengingat industri bioskop Tanah Air juga bergantung pada pasokan film Hollywood. Jika merger meningkatkan biaya sewa film atau mengurangi jumlah rilis, jaringan bioskop seperti CGV, XXI, atau Cinepolis bisa terimbas. Selain itu, konsolidasi studio global kerap diikuti oleh perubahan strategi distribusi konten, yang berpotensi memengaruhi ketersediaan film di platform streaming legal di Indonesia. Para pemangku kepentingan di dalam negeri perlu mencermati bagaimana keputusan pengadilan AS nantinya akan membentuk ulang peta industri hiburan dunia.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah argumen negara bagian tentang persaingan sehat akan memenangkan putusan, atau justru argumen Paramount tentang perlindungan lapangan kerja dan inovasi yang lebih dominan. Dengan denda penundaan yang menggunung, tekanan waktu semakin nyata—dan nasib bioskop lokal ikut dipertaruhkan.