Anwar Buka Peluang Penghapusan PTPTN: Isu Lama yang Kembali Mengemuka
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan pemerintah akan membahas kemungkinan penghapusan PTPTN, menyusul kritik dari Menteri Besar Johor.
- Isu ini kembali mencuat setelah kemenangan telak Barisan Nasional dalam pemilu negara bagian Johor, yang memicu perdebatan antarpartai koalisi.
- Janji penghapusan PTPTN telah menjadi komoditas politik sejak 2013, namun implementasinya selalu tertunda karena implikasi fiskal yang kompleks.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengonfirmasi bahwa pemerintah akan menggelar diskusi internal mengenai kemungkinan penghapusan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Langkah ini muncul setelah isu tersebut kembali diangkat dalam konteks pemilu negara bagian Johor yang baru saja berlangsung, di mana partai koalisi pemerintah saling lempar kritik.
Dalam sesi Perdana Menteri di Dewan Rakyat, Selasa (14/7), Anwar menanggapi pertanyaan dari anggota parlemen Khoo Poay Tiong (PH-Kota Melaka). Khoo menyoroti pernyataan Menteri Besar Johor, Onn Hafiz Ghazi, yang menuding Pakatan Harapan (PH) gagal menepati janji penghapusan PTPTN. Padahal, Menteri Pendidikan Tinggi saat ini, Zambry Abd Kadir, berasal dari Barisan Nasional (BN)—mitra koalisi PH dalam pemerintahan persatuan.
Anwar berjanji akan membahas persoalan ini secara baik-baik dengan Zambry dan Onn Hafiz, yang juga bagian dari pemerintahan federal. "Saya akan mencoba mendiskusikan PTPTN secara damai karena Menteri Besar Johor juga berada dalam pemerintahan persatuan di tingkat federal, jadi kami ingin membahas ini dengan tepat," ujarnya.
Konteks politik di balik pernyataan ini tidak bisa dilepaskan dari hasil pemilu Johor yang berlangsung pekan lalu. BN meraih kemenangan telak dengan menguasai 48 dari 56 kursi, sementara PH kehilangan empat kursi, dari 12 menjadi 8. Kemenangan ini memperkuat posisi BN di parlemen negara bagian, sekaligus membuka ruang bagi kritik terhadap PH yang selama ini kerap mengusung isu penghapusan PTPTN.
Isu penghapusan PTPTN bukanlah hal baru. Sejak 2013, koalisi pendahulu PH, Pakatan Rakyat, telah memasukkan janji penghapusan utang pendidikan dan pendidikan gratis dalam manifesto mereka. Janji ini diulang pada pemilu 2018 dan 2022, meskipun hingga kini belum terealisasi. Kini, dengan BN yang kembali dominan di Johor, tekanan terhadap PH untuk merealisasikan janji tersebut semakin besar.
Menurut pengamat politik Universitas Malaya, Prof. Dr. Azizuddin Mohd Sani, isu PTPTN kerap digunakan sebagai alat mobilisasi pemilih muda. "Janji penghapusan PTPTN sangat populer di kalangan mahasiswa dan lulusan baru. Namun, realisasinya selalu terhambat oleh keterbatasan fiskal dan prioritas belanja negara," jelasnya.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menarik untuk dicermati. Malaysia dan Indonesia sama-sama memiliki skema pembiayaan pendidikan tinggi—PTPTN di Malaysia dan KIP Kuliah serta pinjaman dari berbagai bank di Indonesia. Perdebatan tentang penghapusan utang pendidikan juga kerap muncul di Indonesia, terutama saat pemilu. Namun, pemerintah Indonesia cenderung memilih skema bantuan langsung daripada penghapusan total, mengingat dampaknya terhadap anggaran negara.
Ke depan, pembahasan di tingkat kabinet Malaysia akan menjadi ujian bagi koalisi pemerintahan Anwar. Jika penghapusan PTPTN benar-benar dipertimbangkan, pemerintah harus menyiapkan skema transisi yang tidak membebani keuangan negara. Sebaliknya, jika hanya menjadi wacana tanpa tindakan, kredibilitas PH di mata pemilih muda bisa kembali tergerus.
