Revisi UU Kelautan Vietnam: Insentif Baru untuk Membuka Investasi Ekonomi Biru

Vietnam bersiap merevisi Undang-Undang Sumber Daya Laut dan Lingkungan untuk menawarkan insentif lebih kuat, termasuk hak penggunaan laut yang lebih jelas, keringanan pajak, dan penyederhanaan birokrasi, guna membuka investasi di sektor ekonomi kelautan yang selama ini terhambat.

Rancangan perubahan yang disusun Kementerian Pertanian dan Lingkungan ini bertujuan mencabut hambatan hukum yang telah lama membatasi investasi di bidang energi angin lepas pantai, akuakultur laut, logistik maritim, dan pengembangan perkotaan pesisir. Menurut Nguyen Quoc Toan, Direktur Badan Laut dan Kepulauan Vietnam, amandemen ini dirancang untuk menciptakan mekanisme insentif yang cukup kuat guna mendorong pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan sekaligus menghilangkan hambatan institusional yang menghalangi investasi swasta.

Salah satu usulan kunci adalah memberikan hak kepada organisasi dan individu yang memperoleh atau menyewa wilayah laut untuk mengalihkan, melepaskan, menyetor sebagai modal, atau menggadaikan hak penggunaan laut tersebut. Langkah ini diharapkan memperjelas hak kepemilikan atas wilayah laut dan meningkatkan akses bisnis terhadap pembiayaan. Saat ini, ketiadaan hak properti yang jelas atas area laut menjadi kendala utama bagi investor, terutama untuk proyek jangka panjang seperti ladang angin lepas pantai dan akuakultur teknologi tinggi.

Dau Anh Tuan, Wakil Sekretaris Jenderal Kamar Dagang dan Industri Vietnam, menekankan bahwa Vietnam belum sepenuhnya memanfaatkan potensi pesisirnya karena belum ada mekanisme yang cukup kuat untuk membuka arus investasi. Menurutnya, dunia usaha mempertanyakan apakah hak penggunaan laut dapat diakui sebagai hak properti dan digunakan sebagai jaminan pinjaman bank. “Tanpa hak properti yang jelas, sulit mengerahkan modal besar yang diperlukan untuk proyek lepas pantai jangka panjang,” ujarnya. Ia mendesak pembangunan kerangka hukum yang transparan, stabil, dan dapat diprediksi, disertai insentif yang lebih kompetitif dan prosedur administrasi yang lebih sederhana.

Revisi ini juga mencakup mekanisme perubahan tujuan penggunaan laut serta kebijakan preferensial untuk proyek-proyek ekonomi kelautan hijau, ekonomi sirkular, energi angin lepas pantai, akuakultur laut berteknologi tinggi, bioteknologi kelautan, logistik maritim, reklamasi lahan pesisir, infrastruktur serbaguna, restorasi ekosistem laut, dan pengembangan karbon biru. Kementerian juga berupaya menyederhanakan prosedur administrasi dan memperkuat koordinasi antar lembaga untuk mempercepat persetujuan proyek investasi kelautan.

Nguyen Thanh Tung, Wakil Direktur Badan Laut dan Kepulauan Vietnam, menjelaskan bahwa insentif yang diusulkan mencakup keringanan pajak, kebijakan infrastruktur, prosedur administrasi yang efisien, akses ke pembiayaan hijau, dan mekanisme berbagi risiko. Ia mencatat bahwa insentif investasi yang ada saat ini sebagian besar dirancang untuk proyek berbasis darat, meskipun investasi kelautan menghadapi biaya lebih tinggi, periode pengembalian lebih lama, dan risiko bencana alam serta perubahan iklim yang lebih besar. “Undang-undang yang direvisi harus menjadi instrumen hukum yang mendorong investasi, membuka sumber daya laut, dan mengubah laut menjadi ruang pembangunan baru serta mesin pertumbuhan ekonomi yang penting,” kata Tung.

Bagi Indonesia, yang juga memiliki garis pantai panjang dan potensi ekonomi kelautan besar, langkah Vietnam ini menjadi relevan. Indonesia tengah mendorong pengembangan ekonomi biru melalui berbagai kebijakan, namun hambatan serupa seperti ketidakjelasan hak atas laut dan birokrasi yang rumit masih kerap dikeluhkan investor. Pengalaman Vietnam dalam merancang insentif khusus untuk sektor kelautan, termasuk pengakuan hak penggunaan laut sebagai agunan, dapat menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia untuk mempercepat realisasi investasi di sektor maritim.

Rancangan undang-undang ini dijadwalkan diajukan ke Majelis Nasional Vietnam pada Oktober mendatang. Jika disahkan, revisi ini berpotensi mengubah lanskap investasi kelautan Vietnam dan menjadi model bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya yang ingin mengoptimalkan potensi ekonomi laut mereka. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan mengikuti langkah serupa untuk menghilangkan hambatan investasi di sektor kelautan yang selama ini menjadi andalan?