ASEAN Dijamin Suu Kyi 'Seperti Saudara', Utusan Khusus Masih Dilarang Bertemu
Baca dalam 60 detik
- Myanmar menyatakan Aung San Suu Kyi dalam kondisi sehat dan akan diperlakukan sebagai 'saudara', namun akses diplomat ASEAN masih terbatas.
- Pertemuan langsung pertama menteri luar negeri ASEAN dengan junta Myanmar sejak kudeta 2021 bertujuan menghidupkan kembali inisiatif perdamaian yang mandek.
- Parlemen pro-militer Myanmar justru menolak inisiatif ASEAN sebagai campur tangan, menambah ketidakpastian upaya resolusi konflik.
Myanmar kembali memberikan sinyal ambigu mengenai kondisi mantan pemimpin Aung San Suu Kyi. Dalam pertemuan diplomatik ASEAN di Vientiane, Menteri Luar Negeri Myanmar, Tin Maung Swe, menyebut Suu Kyi sebagai 'saudara' yang dalam keadaan sehat dan akan dirawat dengan baik. Namun, pernyataan itu tidak diikuti dengan izin akses langsung bagi utusan khusus ASEAN untuk menemui peraih Nobel Perdamaian tersebut.
Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Theresa Lazaro, yang juga menjabat utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, mengungkapkan bahwa ia terus mendesak akses ke Suu Kyi yang telah ditahan sejak kudeta militer 2021. “Ingatan saya atas pernyataan menteri luar negeri Myanmar tentang Aung San Suu Kyi adalah bahwa ia dalam kondisi sehat dan premis penyampaiannya adalah 'ia adalah kerabat, ia adalah saudara, dan karena itu kami akan merawatnya',” kata Lazaro dalam konferensi pers.
Pernyataan ini muncul setelah pertemuan tatap muka pertama antara para menteri luar negeri ASEAN dengan rekan mereka dari Myanmar sejak kudeta. Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk menghidupkan kembali inisiatif perdamaian 'konsensus lima poin' yang telah disepakati pada 2021, namun nyaris tanpa kemajuan. Konflik sipil di Myanmar telah menewaskan sekitar 100.000 orang dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah.
Suu Kyi saat ini menjalani hukuman 27 tahun penjara, yang baru-baru ini dikurangi sepertiga, atas berbagai tuduhan pidana yang oleh para pendukungnya dinilai direkayasa untuk menyingkirkannya dari politik. Suu Kyi membantah semua tuduhan dan keberadaannya yang pasti tidak diketahui publik. Pemerintahan militer Myanmar telah dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena gagal menerapkan rencana perdamaian tersebut.
Lazaro membela keputusan mengadakan pertemuan dengan Tin Maung Swe, dengan alasan bahwa blok tersebut melihat adanya pergerakan dalam akses kemanusiaan. “Itu tidak bisa dilakukan dalam satu kali pukulan,” katanya. “Ini berkembang dan saya pikir semua keterlibatan ini sangat penting.” Namun, inisiatif perdamaian ASEAN kembali diragukan setelah parlemen pro-militer Myanmar pekan lalu mengesahkan mosi yang menyebut inisiatif ASEAN sebagai campur tangan dan mendesak pemerintah baru yang dipimpin sipil namun didukung militer untuk menolaknya.
Bagi Indonesia, situasi ini memiliki implikasi langsung. Sebagai salah satu pendorong utama konsensus lima poin, Indonesia terus mendorong dialog inklusif di Myanmar. Namun, sikap keras junta dan penolakan terhadap mediasi ASEAN menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian masih panjang. Indonesia juga berkepentingan dalam stabilitas kawasan, mengingat dampak konflik Myanmar terhadap arus pengungsi dan keamanan regional.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah ASEAN mampu mempertahankan tekanan diplomatik tanpa akses langsung ke Suu Kyi dan tanpa komitmen nyata dari junta. Dengan mosi parlemen yang justru menolak mediasi, prospek perdamaian di Myanmar semakin suram. Akankah ASEAN menemukan cara baru untuk mendobrak kebuntuan, atau justru inisiatif ini akan semakin ditinggalkan?
