Trump Umumkan Blokade Baru di Selat Hormuz, Iran Balas Serangan Drone
Baca dalam 60 detik
- AS akan memberlakukan blokade maritim terhadap Iran di Selat Hormuz dan memungut biaya 20% dari kargo yang melintas.
- Iran membalas dengan serangan drone ke fasilitas AS di Kuwait dan rudal ke kapal perang AS, mengancam eskalasi lebih lanjut.
- Jika blokade diterapkan, Indonesia berpotensi mengalami kenaikan harga energi karena 60% minyak mentah impornya melewati selat tersebut.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan kembali blokade maritim terhadap Iran di Selat Hormuz, menyusul eskalasi militer terbaru antara kedua negara. Langkah ini, yang mulai berlaku Selasa waktu setempat, menandai keruntuhan gencatan senjata sementara yang disepakati pada pertengahan Juni lalu.
Dalam pernyataan di media sosial, Trump menyebut AS akan menjadi "penjaga" Selat Hormuz dan mengenakan biaya 20 persen dari nilai kargo yang melintas sebagai kompensasi biaya keamanan. Kebijakan ini kontras dengan posisi sebelumnya yang menolak pungutan di jalur perairan strategis tersebut. Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebelumnya telah menutup kembali selat itu pada Minggu, mengancam pasokan minyak dan gas global.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menanggapi dengan nada sinis, menyebut Trump "benar sekali" bahwa pengamanan selat harus diberi kompensasi. Namun, ia menegaskan Iran-lah penjaga selat yang sesungguhnya dan menganggap tarif 20 persen terlalu tinggi. "Kami akan bersikap adil," tulisnya di platform X.
Eskalasi ini terjadi meskipun kedua pihak telah menandatangani nota kesepahaman pada pertengahan Juni yang bertujuan menghentikan pertempuran dan membuka kembali Selat Hormuz. Gencatan senjata 60 hari itu kini terancam bubar setelah saling serang kembali terjadi. Komando Pusat AS melaporkan telah melancarkan serangan udara untuk malam ketiga berturut-turut terhadap sasaran Iran, sementara Trump mengklaim sedang "menghancurkan semua kemampuan ofensif mereka."
Bagi Indonesia, konflik di Selat Hormuz memiliki dampak langsung. Sekitar 60 persen minyak mentah impor Indonesia melintasi jalur ini. Jika blokade berlanjut, harga energi domestik berpotensi melonjak, mengerek biaya transportasi dan produksi. Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi dengan mempercepat diversifikasi sumber energi dan memperkuat cadangan strategis.
Ke depan, pertanyaan terbesar adalah apakah gencatan senjata yang rapuh dapat diselamatkan atau justru berujung pada perang terbuka. Sikap AS yang menuntut biaya dari negara lain juga memicu resistensi diplomatik, terutama dari negara-negara Asia yang bergantung pada jalur tersebut. Tanpa solusi multilateral, Selat Hormuz bisa menjadi titik api baru yang mengguncang stabilitas ekonomi global.
