Iran Hentikan Kewajiban Nota Kesepahaman Selama AS Langgar Komitmen

Iran secara resmi menyatakan tidak akan lagi memenuhi kewajibannya dalam nota kesepahaman dengan Amerika Serikat yang dimediasi Pakistan, selama Washington terus melanggar komitmennya. Pernyataan tegas ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, dalam konferensi pers di Teheran, Senin (13/7/2026), menandai eskalasi diplomatik terbaru antara kedua negara.

Baqaei menegaskan bahwa posisi Iran tetap berpegang pada prinsip "komitmen sebagai imbal komitmen". "Kami sejak awal mengatakan bahwa ini soal 'komitmen sebagai imbal komitmen'. Jika pihak lain (AS) mematuhi komitmennya, kami juga akan memenuhi komitmen kami," ujarnya, seperti dikutip oleh kantor berita semi-resmi Tasnim. Ia menambahkan bahwa tidak ada yang bisa menuduh Republik Islam Iran melanggar perjanjian, karena kewajiban kedua pihak jelas dan terdokumentasi.

Menurut Baqaei, Washington telah melanggar berbagai bagian dari memorandum tersebut dengan berbagai dalih. "Selama pihak lain terus melanggar komitmennya, Republik Islam Iran, pada gilirannya, akan menahan diri dari memenuhi kewajiban yang telah diembannya," tegasnya. Ia juga memperingatkan bahwa nota kesepahaman itu telah memasuki "fase krisis".

Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington setelah AS melancarkan serangan ke sasaran militer dan infrastruktur di seluruh Iran sebagai respons atas serangan terhadap kapal dagang di Selat Hormuz. Iran telah membalas dengan serangan rudal dan drone yang menargetkan fasilitas militer AS di negara-negara kawasan, sambil menuduh Washington berulang kali melanggar kesepahaman yang dicapai pada 17 Juni. Presiden AS Donald Trump kemudian menyatakan memorandum tersebut "berakhir".

Bagi Indonesia, eskalasi ini memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah yang menjadi salah satu pemasok minyak utama. Kenaikan harga minyak dunia akibat konflik dapat membebani anggaran subsidi energi dalam negeri. Selain itu, Indonesia yang memiliki hubungan baik dengan Iran dan AS perlu mencermati dinamika ini agar tidak terjebak dalam polarisasi geopolitik. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia menilai bahwa sikap Iran yang keras ini menunjukkan bahwa diplomasi bilateral tanpa kerangka multilateral yang kuat rentan gagal saat kepentingan keamanan nasional dipertaruhkan.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah masih ada ruang untuk negosiasi ulang atau justru konfrontasi akan semakin meluas. Dengan Trump yang telah menyatakan memorandum "berakhir", dan Iran yang bersikukuh pada prinsip timbal balik, peluang untuk meredakan ketegangan tampak semakin sempit. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, perlu mengamati apakah langkah selanjutnya akan berupa sanksi baru, eskalasi militer, atau upaya mediasi oleh pihak ketiga seperti Pakistan atau Qatar.