Golkar: Biaya Pendidikan Ideal Rp18 Juta per Siswa, Jauh dari Realita Dana BOS
Baca dalam 60 detik
- Fraksi Golkar DPR mengkalkulasi biaya pendidikan layak mencapai Rp18 juta per siswa per tahun, berdasarkan tiga komponen utama.
- Dana BOS saat ini hanya Rp900 ribu per siswa SD, menimbulkan kesenjangan besar yang dinilai menghambat kualitas pendidikan.
- Golkar mendorong review dan peningkatan dana BOS serta kebijakan yang lebih adil antar daerah dan jenis satuan pendidikan.
Fraksi Partai Golkar di DPR RI mengungkapkan adanya jurang lebar antara biaya pendidikan yang ideal dengan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digelontorkan pemerintah. Melalui kajian internal, partai berlambang pohon beringin itu menaksir kebutuhan riil per siswa mencapai Rp18 juta per tahun, sementara dana BOS untuk jenjang SD hanya Rp900 ribu.
Ketua Fraksi Golkar DPR, M. Sarmuji, menyampaikan temuan ini di kompleks parlemen, Senin (13/7). Menurutnya, angka Rp18 juta bukan sekadar angka tanpa dasar. Kajian tersebut mempertimbangkan tiga komponen utama: biaya operasional sekolah, pengeluaran tenaga pendidik, dan beban yang ditanggung orang tua. "Hasil evaluasi kami, biaya yang layak untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa itu sekitar Rp18 juta. Sementara dana BOS dari negara hanya Rp900 ribu. Tentu masih banyak selisihnya," ujar Sarmuji.
Perbandingan ini menyoroti tantangan besar dalam sistem pendidikan nasional. Dana BOS yang selama ini menjadi tulang punggung operasional sekolah dinilai belum mencukupi untuk mendorong daya saing global. Sarmuji menegaskan, standar yang tinggi diperlukan agar siswa Indonesia mampu bersaing dengan peradaban lain di dunia. "Kita tidak memberi standar yang sekadarnya saja. Angka 18 juta itu akan menjadikan seorang siswa lebih maju," tambahnya.
Kesenjangan ini tidak hanya soal angka, tetapi juga menyangkut keadilan akses pendidikan. Sarmuji yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar mendorong pemerintah untuk meninjau ulang besaran dana BOS. Ia mengusulkan peningkatan yang signifikan, sembari mempertimbangkan beban daerah dan jenis satuan pendidikan. "Kami mendorong agar dana BOS direview dan ditingkatkan. Di sisi lain, kami juga mengusulkan kebijakan yang lebih berkeadilan, mempertimbangkan beban daerah dan jenis satuan pendidikan," jelasnya.
Implikasi dari usulan ini cukup luas. Jika direalisasikan, peningkatan dana BOS bisa meringankan beban orang tua dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, di sisi lain, hal ini membutuhkan komitmen fiskal yang besar dari pemerintah. Pertanyaan yang mengemuka adalah: mampukah APBN mengakomodasi kenaikan drastis tersebut, atau justru akan memicu perdebatan tentang prioritas anggaran? Yang jelas, Golkar telah menempatkan isu ini sebagai salah satu agenda strategis yang akan terus diperjuangkan di parlemen.
