Dua Abad Intervensi AS di Amerika Latin: Dari Miranda ke Maduro
Baca dalam 60 detik
- AS kembali meningkatkan intervensi militer, ekonomi, dan politik di Amerika Latin di bawah Trump, dengan penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada Januari 2026 sebagai puncaknya.
- Pola intervensi ini mengulang sejarah 1805, ketika revolusioner Francisco de Miranda mencari dukungan AS untuk menggulingkan pemerintah kolonial Spanyol di Venezuela.
- Bagi Indonesia, dinamika ini mengingatkan pada pentingnya kedaulatan nasional di tengah tekanan negara adidaya, terutama terkait sumber daya alam dan stabilitas politik.

Penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat pada Januari 2026 menjadi babak baru intervensi Washington di Amerika Latin yang mengingatkan pada pola serupa dua abad silam. Langkah yang dilakukan di era kedua pemerintahan Donald Trump itu menggabungkan tekanan militer, ekonomi, dan diplomasi untuk memaksa sisa pemerintahan Maduro membuka sektor minyak bagi asing serta mengeksekusi target-target kriminal di negara tersebut.
Sejarawan ekonomi politik dan diplomasi awal AS menilai bahwa intervensi kontemporer ini memiliki kemiripan mencolok dengan ekspedisi Francisco de Miranda pada 1805. Kala itu, Miranda—veteran Perang Revolusi Amerika dan pejuang kemerdekaan Venezuela—melakukan kunjungan ke Washington untuk merayu para petinggi AS, termasuk Presiden Thomas Jefferson, demi mendukung rencananya menggulingkan pemerintahan kolonial Spanyol di Caracas.
Miranda bukanlah figur asing bagi elite AS. Alexander Hamilton, Menteri Keuangan pertama AS, menjadi salah satu advokat utamanya. Pada 1784, Hamilton mengirimkan daftar panjang tokoh yang berminat pada intervensi di Amerika Selatan, dan pada 1798, ia mengisyaratkan bahwa Angkatan Darat AS yang baru diperluas bisa menjadi alat untuk merebut wilayah Spanyol. Meski tidak terwujud saat itu, benih intervensi telah tertanam.
Konteks abad ke-19 menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap monopoli dagang Spanyol, pajak tinggi, dan diskriminasi terhadap pejabat lokal menjadi pemicu pergolakan. Para investor AS saat itu mengincar akses ke perdagangan perak serta komoditas seperti kopi, kakao, dan nila—sama seperti kini mereka membidik minyak dan real estat Venezuela. Simpati terhadap perjuangan kemerdekaan Amerika Selatan juga meluas di kalangan warga AS, meskipun pemahaman mereka tentang situasi politik setempat masih terbatas.
Jefferson, meskipun secara resmi menolak memberikan dukungan resmi, memberikan kesan restu tersirat. Ia bahkan mendesak Spanyol bahwa pemerintah AS tidak terlibat dalam ekspedisi Miranda, namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Setelah ekspedisi gagal dan anggotanya ditangkap, Jefferson menuntut dua kaki tangan utamanya—Samuel Ogden dan William Smith—namun juri yang simpatik membebaskan mereka. Peristiwa ini memicu perdebatan sengit di AS, dengan pihak oposisi mengecam Jefferson karena mendukung intervensi dan gagal membebaskan tahanan.
Bagi Indonesia, kisah intervensi AS di Venezuela memberikan pelajaran berharga. Sebagai negara yang juga kaya sumber daya alam dan kerap menjadi sasaran pengaruh asing, Indonesia perlu waspada terhadap pola intervensi yang berulang. Tekanan untuk membuka sektor energi, campur tangan dalam politik domestik, dan penggunaan tokoh oposisi sebagai alat adalah taktik yang telah teruji selama berabad-abad. Pertanyaan yang muncul: apakah negara-negara berkembang seperti Indonesia mampu mempertahankan kedaulatan di tengah tarik-menarik kepentingan global?



