Bobby Nasution Mulai Berkantor di Nias Pekan Ini, Janji Pembangunan Tiga Program Prioritas

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan akan memulai tugas berkantor di Kepulauan Nias pada Rabu pekan ini, merealisasikan janji kampanyenya untuk mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan yang selama ini kerap tertinggal.

Bobby mengungkapkan bahwa dirinya akan berkantor di Nias selama satu pekan, kemudian bergantian dengan Wakil Gubernur Surya pada pekan berikutnya. Pola rotasi ini akan berlangsung selama tiga bulan ke depan. "Janjinya kan tiga bulan, tapi nanti gantian dengan Pak Wagub," ujarnya di Medan, Senin (13/7/2026).

Keputusan untuk berkantor langsung di Nias diambil setelah Bobby menilai bahwa banyak persoalan mendesak yang membutuhkan kehadiran langsung pimpinan daerah. Selama ini, jarak dan akses transportasi kerap menjadi kendala dalam pengambilan keputusan cepat untuk wilayah kepulauan tersebut. Dengan berkantor di lokasi, diharapkan program pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Bobby menyebutkan bahwa ada tiga program utama yang akan menjadi fokus selama masa tugas di Nias. Meskipun ia belum merinci secara detail, ketiga program tersebut direncanakan untuk menjawab tantangan infrastruktur, peningkatan ekonomi lokal, dan pelayanan publik. "Ada program yang tetap untuk Kepulauan Nias, ada tiga program utama yang kita bagi-bagi di sana," tuturnya.

Langkah Bobby ini mendapat apresiasi dari sejumlah pengamat kebijakan publik. Menurut analis dari Universitas Sumatera Utara, kebijakan berkantor di daerah terpencil dapat menjadi solusi atas lambatnya pembangunan di wilayah kepulauan. "Kehadiran gubernur secara langsung akan memotong rantai birokrasi dan memberikan sinyal keseriusan pemerintah daerah," ujarnya. Namun, ia juga mengingatkan agar program yang dijalankan tidak bersifat seremonial, melainkan berkelanjutan.

Bagi masyarakat Nias, janji berkantor ini bukan sekadar simbol. Selama ini, mereka kerap mengeluhkan lambatnya respons pemerintah provinsi terhadap masalah seperti rusaknya jalan penghubung antarkecamatan, minimnya akses listrik, dan harga komoditas yang tidak stabil. Dengan adanya pimpinan daerah yang hadir langsung, diharapkan keluhan-keluhan tersebut bisa segera ditindaklanjuti.

Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan diukur dari seberapa banyak program yang benar-benar terealisasi dalam tiga bulan ke depan. Apakah model rotasi pimpinan ini mampu mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan di Sumatera Utara? Publik menanti bukti nyata dari janji kampanye yang kini mulai dijalankan.