FairPrice Terapkan Harga Satuan di Seluruh Gerai: Jurus Jitu Lawan Kenaikan Harga Terselubung

NTUC FairPrice resmi menerapkan kebijakan pencantuman harga satuan di seluruh jaringan tokonya, sebuah langkah yang dinilai mampu membantu konsumen menakar nilai produk di tengah maraknya praktik pengurangan ukuran kemasan tanpa perubahan harga. Inisiatif yang mulai diuji coba pada September tahun lalu di sejumlah supermarket besar itu kini menjadi standar operasional di semua gerai FairPrice, termasuk platform belanja daring.

Dalam uji coba selama delapan pekan, konsumen dapat melihat harga per kilogram atau per liter untuk kategori seperti beras, daging, telur, minyak goreng, serta buah dan sayuran. FairPrice menyatakan akan memperluas cakupan dari 27 kategori awal menjadi 40 kategori, mencakup kebutuhan pokok harian seperti tepung, roti, susu, minuman ringan, popok, saus, dan produk mandi. “Kami ingin pelanggan membuat keputusan pembelian yang lebih cerdas dan berbasis nilai,” ujar perwakilan FairPrice.

Langkah ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Singapura. Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong, dalam jawaban tertulis di parlemen pada 7 Juli, mengonfirmasi perluasan program harga satuan ke lebih banyak gerai dan platform daring tahun ini. “Pilot yang dimulai September 2025 mendapat umpan balik positif. Konsumen merasa terbantu membandingkan harga antarmerek dan ukuran kemasan,” kata Gan yang juga menjabat Wakil Perdana Menteri. Pemerintah akan terus mengumpulkan data efektivitas dan masukan operator sebelum memutuskan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan mewajibkan harga satuan untuk produk esensial.

Dorongan ini muncul seiring kekhawatiran publik terhadap praktik shrinkflation—mengecilkan ukuran produk atau mengganti bahan baku dengan yang lebih murah tanpa menurunkan harga. Anggota parlemen Yip Hon Weng (PAP-Yio Chu Kang) mempertanyakan apakah undang-undang perlindungan konsumen yang ada cukup mengakomodasi kasus semacam itu. Menanggapi hal itu, Komisi Persaingan dan Perlindungan Konsumen Singapura (CCS) menyatakan pihaknya “terdorong” oleh respons awal terhadap pilot tersebut. CCS saat ini meninjau temuan dan bekerja sama dengan operator supermarket untuk fase berikutnya, yang akan mencakup lebih banyak barang belanjaan dan titik kontak ritel, termasuk toko fisik dan platform daring.

Bagi Indonesia, langkah Singapura ini menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan harga satuan dapat menjadi alat transparansi yang efektif. Di dalam negeri, keluhan konsumen tentang kemasan yang mengecil atau isi yang berkurang kerap muncul, terutama pada produk kebutuhan pokok. Meski Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) telah mendorong pencantuman harga per unit, implementasinya masih sukarela dan belum merata. Jika Singapura berhasil mewajibkan kebijakan ini, Indonesia bisa menjadikannya sebagai tolok ukur untuk memperkuat regulasi perlindungan konsumen, khususnya di sektor ritel modern dan e-commerce.

CCS menekankan bahwa setiap langkah menuju permanensi harga satuan akan mempertimbangkan manfaat konsumen, masukan industri, dan kelayakan operasional. Sementara itu, pemerintah Singapura juga mengingatkan bahwa pelaku usaha yang membuat klaim palsu atau menyesatkan dapat dikenakan tindakan berdasarkan Consumer Protection (Fair Trading) Act. Konsumen yang mencurigai praktik tidak adil didorong melapor ke Consumers Association of Singapore (CASE).

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah kebijakan ini akan menjadi standar industri di Asia Tenggara. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan hak mereka, tekanan terhadap pemerintah dan peritel untuk mengadopsi harga satuan kemungkinan akan semakin kuat. Bagi Indonesia, saatnya mempertimbangkan langkah serupa sebelum shrinkflation menjadi keluhan yang lebih meluas.