ASEAN Desak Myanmar Tunjukkan Kemajuan Nyata pada Rencana Damai Lima Poin
Baca dalam 60 detik
- Dalam pertemuan informal di Bangkok, para menteri luar negeri ASEAN menuntut Myanmar membebaskan tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi, sebagai bukti implementasi Konsensus Lima Poin.
- Ketiadaan tenggat waktu dan kehadiran menteri luar negeri junta memicu kritik bahwa ASEAN kehilangan pengaruh dan justru memperkuat posisi rezim militer Myanmar.
- Krisis berkepanjangan di Myanmar berpotensi mengganggu stabilitas kawasan, termasuk arus pengungsi dan keamanan maritim yang berdampak langsung pada Indonesia.
ASEAN kembali mendesak junta militer Myanmar untuk menunjukkan kemajuan konkret dalam implementasi Konsensus Lima Poin (5PC), termasuk pembebasan semua tahanan politik seperti Aung San Suu Kyi. Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan usai pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan mitranya dari Myanmar di Bangkok, 12 Juli lalu.
Pertemuan tersebut merupakan kontak tatap muka pertama antara para diplomat ASEAN dengan Menteri Luar Negeri Myanmar sejak kudeta 2021. Balakrishnan menegaskan bahwa 5PC tetap menjadi acuan utama, namun ASEAN ingin melihat kemajuan yang terukur dalam waktu dekat. “Kami berharap ada respons dan kemajuan dalam beberapa bulan ke depan,” ujarnya.
Dalam pernyataan bersama, Menteri Luar Negeri Thailand dan Filipina juga menekankan bahwa Myanmar harus menunjukkan hasil nyata sebelum ASEAN mempertimbangkan langkah selanjutnya. Filipina bahkan menyatakan akan memimpin misi kemanusiaan ke Myanmar pada paruh kedua tahun ini. Namun, hingga kini junta belum menunjukkan itikad baik, bahkan menolak permintaan pertemuan dengan Suu Kyi yang berusia 81 tahun.
Kritik tajam justru datang dari para analis dan pengamat. Kehadiran Menteri Luar Negeri Myanmar Tin Maung Swe dinilai sebagai bentuk pengakuan sepihak yang justru mengurangi daya tawar ASEAN. “ASEAN telah membuat posisinya semakin sulit dengan memberikan akses simbolis sebelum mendapatkan kepatuhan yang berarti,” ujar Phyo Win Latt, analis independen Myanmar. Yuyun Wahyuningrum, mantan perwakilan Indonesia di Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR), menambahkan bahwa langkah ini memperkuat kritik bahwa ASEAN lebih mementingkan citra institusi ketimbang perlindungan hak asasi manusia.
Bagi Indonesia, krisis Myanmar bukan sekadar masalah regional. Arus pengungsi Rohingya yang terus mengalir ke Aceh dan potensi destabilisasi di kawasan perbatasan menjadi kekhawatiran serius. Selain itu, kegagalan ASEAN dalam menekan junta dapat melemahkan kredibilitas organisasi ini di mata internasional, termasuk dalam forum-forum seperti G20 dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).
Pemerintah Myanmar sendiri, melalui juru bicara junta, belum memberikan tanggapan resmi. Namun, Parlemen bayangan Myanmar (National Unity Government) menolak 5PC dan menyebut pertemuan Bangkok tidak akan menghasilkan terobosan berarti. “Jika ASEAN terus melibatkan para pemangku kepentingan secara terpisah tanpa bobot politik yang setara, mereka berisiko memperkuat strategi ‘divide and rule’ junta,” ujar Zin Mar Aung, menteri luar negeri NUG.
ASEAN tidak menetapkan tenggat waktu bagi Myanmar, namun para menteri luar negeri akan kembali bertemu secara formal di Manila pada 20-24 Juli. Pertanyaan besarnya, apakah ASEAN mampu mempertahankan tekanan tanpa kehilangan muka, atau justru akan membiarkan junta kembali ke meja perundingan tanpa syarat? Jika konsensus ini runtuh tanpa alternatif yang kredibel, kawasan berisiko memasuki era ‘might makes right’ yang berbahaya.
