27.000 Warga Jepang Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Belanja Militer dan Ekspor Senjata

Gelombang protes besar mengguncang pusat politik Tokyo, Sabtu (10/7/2026), ketika puluhan ribu warga memadati kawasan Nagatacho, lokasi Gedung Parlemen Jepang. Aksi ini menolak rencana kontroversial pemerintah yang ingin meningkatkan belanja pertahanan dan memperluas ekspor senjata, sebuah langkah yang dinilai mengkhianati semangat konstitusi pasifis pasca-Perang Dunia II.

Menurut panitia penyelenggara, sekitar 27.000 orang hadir dalam unjuk rasa bertajuk “Kami Memprotes Politik Ceroboh” yang digagas oleh kelompok sipil We Want Our Future (WWOF). Dengan membawa plakat buatan tangan dan penlight, para demonstran meneriakkan yel-yel seperti “Jangan biarkan mereka merampas demokrasi kami” dan “Lindungi Konstitusi”. Suasana semakin riuh ketika orator di atas panggung bergantian menyampaikan pidato diiringi musik.

Seorang fotografer perempuan berusia 47 tahun dari Arakawa Ward, Tokyo, yang mengibarkan bendera bertuliskan “Penolakan Perang”, menyatakan, “Saya ingin uang pajak digunakan untuk budaya dan pendidikan, bukan dihamburkan untuk senjata.” Pernyataan ini mencerminkan sentimen luas di kalangan peserta yang khawatir bahwa prioritas anggaran pemerintah semakin jauh dari kebutuhan rakyat.

Protes ini tidak hanya terjadi di Tokyo. Menurut situs Demo Calendar yang mengompilasi informasi aksi unjuk rasa di seluruh Jepang, hingga pukul 20.00 waktu setempat, tercatat 136 aksi dijadwalkan di 44 prefektur. Ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap kebijakan pertahanan yang agresif bersifat nasional, bukan sekadar fenomena ibu kota.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki relevansi tersendiri. Jepang selama ini menjadi mitra strategis Indonesia di bidang pertahanan, termasuk dalam transfer teknologi dan kerja sama industri militer. Jika Jepang meliberalisasi ekspor senjatanya, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pasar sasaran. Namun, protes massal ini menunjukkan bahwa di dalam negeri Jepang sendiri, kebijakan tersebut menuai resistensi keras. Masyarakat sipil Jepang khawatir bahwa militerisasi justru akan meningkatkan ketegangan regional dan menguras anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan.

Para analis menilai bahwa aksi ini merupakan ujian bagi Perdana Menteri Jepang yang berkuasa. Dengan dukungan publik yang terbelah, langkah pemerintah untuk menaikkan belanja pertahanan menjadi dua persen dari PDB—sebuah rekor pascaperang—bisa menghadapi hambatan politik yang serius. Pertanyaan besarnya, akankah pemerintah Jepang tetap memaksakan kebijakan ini meskipun gelombang protes terus membesar, atau justru akan melunak demi menjaga stabilitas politik?