Soludo Dorong Restrukturisasi Fiskal dan Yudisial: Polisi Negara Bagian Hanya Awal
Baca dalam 60 detik
- Gubernur Anambra menuntut perubahan fundamental sistem federal Nigeria, dengan mengusulkan pemangkasan porsi pendapatan federal dari 53% menjadi 40%.
- Ia mengaitkan desentralisasi keamanan dengan reformasi peradilan, mencatat 70% perkara di Anambra berakhir di Mahkamah Agung setelah 30-40 tahun.
- Langkah ini dinilai sebagai ujian bagi komitmen Presiden Tinubu dalam memperkuat federalisme dan otonomi daerah.

Gubernur Negara Bagian Anambra, Chukwuma Soludo, secara terbuka menyerukan restrukturisasi menyeluruh sistem federal Nigeria, menilai bahwa wacana pembentukan kepolisian negara bagian tidak boleh berhenti pada aspek keamanan semata, melainkan harus diperluas hingga mencakup reformasi fiskal dan peradilan. Dalam sebuah pertemuan publik di Awka, Soludo menegaskan bahwa dukungan yang meluas terhadap polisi negara bagian merupakan langkah yang tak terhindarkan menuju federalisme yang lebih efektif.
Menurut Soludo, perdebatan kini bukan lagi apakah Nigeria perlu memiliki polisi negara bagian, melainkan bagaimana mekanisme implementasinya. Pengalaman pemerintahannya di Anambra, ujarnya, menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi erat antara aparat keamanan federal, negara bagian, dan swasta. Namun, ia memperingatkan bahwa reformasi keamanan harus dilengkapi dengan perubahan konstitusional yang lebih mendasar.
Soludo menyoroti ketimpangan fiskal yang parah antara pemerintah pusat dan daerah. Saat ini, pemerintah federal menguasai sekitar 53% pendapatan nasional, sementara 36 negara bagian hanya berbagi 26%, dengan rata-rata kurang dari 1% per negara bagian. Ia mengusulkan pembentukan pemerintahan federal yang lebih ramping dengan porsi pendapatan maksimal 40%, dan sisanya dialokasikan ke negara bagian agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab konstitusional secara efektif.
Kritik tajam juga dialamatkan Soludo pada sistem peradilan yang menurutnya menjadi hambatan utama bagi federalisme sejati. Meskipun ada langkah menuju desentralisasi keamanan, lembaga peradilan masih sangat tersentralisasi, mengakibatkan proses litigasi yang berlarut-larut hingga puluhan tahun. Di Anambra, sekitar 70% kasus pengadilan, termasuk yang berkaitan dengan kekerasan, adalah sengketa tanah yang kerap berakhir di Mahkamah Agung setelah 30 hingga 40 tahun. Soludo pun mengusulkan pembentukan Mahkamah Banding dan Mahkamah Agung tingkat negara bagian untuk menyelaraskan peradilan dengan struktur federal.
Gubernur yang juga mantan bankir sentral ini memberikan apresiasi kepada Presiden Bola Tinubu yang dinilainya telah memajukan diskusi tentang federalisme. Ia optimistis reformasi yang tengah berjalan, termasuk inisiatif negara bagian untuk mendirikan lembaga pemasyarakatan sendiri, akan memperkuat sistem federal Nigeria. Soludo mendesak para pemangku kepentingan untuk terus mendorong agenda restrukturisasi demi keseimbangan konstitusional, tata kelola yang efektif, dan viabilitas ekonomi daerah.
Seruan Soludo ini muncul di tengah meningkatnya tekanan publik dan politik untuk mendesentralisasikan kekuasaan di Nigeria, negara dengan populasi terbesar di Afrika yang kerap dilanda ketegangan antara pusat dan daerah. Pertanyaan yang kini mengemuka adalah apakah pemerintah pusat bersedia melepaskan sebagian kendali fiskal dan yudisialnya, atau justru akan memperkuat sentralisasi demi stabilitas jangka pendek.



