Korea Utara Gencarkan Pengembangan Nuklir dan Intelijen Militer, Targetkan Seoul

Korea Utara kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat kekuatan nuklir, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta memperluas peran badan intelijen militernya yang menyasar Korea Selatan. Keputusan ini diumumkan melalui media pemerintah, Korean Central News Agency (KCNA), pada Jumat (10/7), setelah pertemuan perluasan komisi militer pusat partai berkuasa sehari sebelumnya.

Langkah Pyongyang ini terjadi di tengah sanksi internasional yang masih membelenggu program nuklirnya. Hubungan kedua Korea pun masih berada dalam status perang teknis, mengingat konflik 1950-1953 berakhir tanpa perjanjian damai. Sebelumnya, Korea Utara telah berulang kali menolak pendekatan lunak Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, bahkan menyebut Seoul sebagai "musuh paling bermusuhan" dan mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir yang "tidak dapat diubah".

Dalam pertemuan tersebut, diputuskan langkah-langkah untuk "memperkuat kekuatan nuklir baik dalam kualitas maupun kuantitas". Selain itu, fungsi dan misi Biro Pengintaian dan Intelijen Umum—badan intelijen militer yang bertugas melakukan operasi terhadap Korea Selatan—akan diperluas secara signifikan. KCNA menyebut unit ini "memainkan peran penting dalam mengendalikan ancaman musuh potensial dan mengumpulkan informasi kunci". Pertemuan juga membahas cara meningkatkan "kemampuan pengintaian militer dan kegiatan intelijen secara radikal".

Hong Min, peneliti senior di Korea Institute for National Unification, menilai langkah terbaru Pyongyang mencerminkan pergeseran pendekatan yang memperlakukan kedua Korea sebagai "dua negara yang bermusuhan", menggantikan kerangka kerja gencatan senjata sebelumnya. "Pengintaian militer memiliki arti berbeda dalam pendekatan antarnegara, karena kegiatan intelijen yang menargetkan negara berdaulat lain dapat membawa implikasi diplomatik," ujarnya kepada AFP.

Para pengamat juga menduga Korea Utara tengah berupaya memperoleh teknologi militer, termasuk satelit pengintai, sebagai imbalan atas pengiriman pasukan untuk membantu perang Rusia di Ukraina. Pada 2023, Pyongyang sukses menempatkan satelit mata-mata militer ke orbit dan mengklaim telah menangkap gambar instalasi militer utama AS dan Korea Selatan.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan akan "memantau secara ketat" setiap perkembangan terkait perluasan unit intelijen Korea Utara. Sejak berakhirnya Perang Korea pada 1953, Korea Utara telah melakukan berbagai operasi spionase, mulai dari pengumpulan intelijen hingga pembunuhan, termasuk pembunuhan pembelot Lee Han-young pada 1997. Salah satu mata-mata terkenal Korea Utara adalah Jeong Su-il, yang masuk ke Korea Selatan pada 1984 dengan menyamar sebagai akademisi Filipina-Lebanon bernama Muhammed Kansu. Setelah terbongkar, ia menjalani hukuman penjara di Korea Selatan sebelum kemudian menjadi sejarawan yang mengkhususkan diri pada Jalur Sutra dan sejarah Asia Barat.

Bagi Indonesia, eskalasi ketegangan di Semenanjung Korea patut dicermati. Sebagai negara yang aktif dalam forum regional seperti ASEAN dan kerap menyerukan denuklirisasi, setiap perubahan kebijakan nuklir Korea Utara berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan di Asia Timur. Selain itu, jika Pyongyang benar-benar mentransfer teknologi militer ke Rusia, hal ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan dan berdampak pada arus perdagangan serta investasi Indonesia dengan negara-negara tetangga. Pertanyaannya, akankah komunitas internasional mampu menekan Korea Utara sebelum ambisi nuklirnya semakin tidak terkendali?