Prabowo Bongkar Rencana Penjualan BUMN Pertahanan ke Asing: PAL, Pindad, PTDI Nyaris Dilego
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo mengungkapkan tiga BUMN strategis di sektor pertahanan—PT PAL, PT Pindad, dan PTDI—pernah direncanakan untuk dijual ke investor asing, namun langkah itu dibatalkan.
- PT Pindad baru saja mengamankan kontrak ekspor senjata ke Arab Saudi, menandai kebangkitan industri pertahanan dalam negeri setelah nyaris dilepas.
- Pemerintah menargetkan penutupan 800 BUMN tidak efisien hingga akhir 2026, dengan klaim penghematan Rp70 triliun dari pengurangan biaya operasional.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa tiga perusahaan pelat merah di sektor pertahanan—PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI)—pernah nyaris dijual ke pihak asing. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026), tanpa merinci kapan rencana tersebut muncul atau siapa calon pembelinya.
"Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual ke asing. Saya larang! Tadinya industri pertahanan yang mau dijual PT PAL, mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI mau dibunuh, mau dijual, kita bangkitkan!" tegas Prabowo di hadapan para tamu undangan. Pernyataan ini mengindikasikan adanya upaya pelepasan aset strategis negara yang sempat bergulir di era pemerintahan sebelumnya, meski Prabowo tidak menyebut secara eksplisit kapan dan oleh siapa inisiatif tersebut digagas.
Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan capaian terkini ketiga BUMN tersebut. PT PAL, menurutnya, kini telah mampu memproduksi kapal perang modern, termasuk kapal selam. Sementara PT Pindad baru saja memperoleh kontrak ekspor senjata dari Arab Saudi. "Semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad. Senjata kita teruji," ujarnya. PTDI, yang sempat terancam mati, juga akan dihidupkan kembali.
Di luar sektor pertahanan, Prabowo juga mengungkapkan kebijakan penutupan BUMN bermasalah. Hingga saat ini, 240 perusahaan pelat merah telah ditutup, dan jumlah itu akan bertambah menjadi 250 pada akhir Juli 2026. Target akhir tahun ini, sebanyak 800 BUMN yang dinilai tidak efisien dan terus merugi akan dibubarkan. "31 Desember 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup," tegasnya.
Langkah tersebut, menurut Prabowo, telah menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan. Pemerintah mengklaim berhasil menghemat hampir Rp70 triliun hanya dari pengurangan biaya operasional dan gaji direksi perusahaan-perusahaan yang ditutup. "Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp70 triliun," ujarnya. Angka ini menjadi bukti awal keberhasilan program restrukturisasi BUMN yang digencarkan pemerintah.
Bagi investor dan pelaku industri, pengungkapan ini memberikan sinyal bahwa pemerintah berkomitmen mempertahankan kedaulatan sektor pertahanan nasional. Namun, ketiadaan detail mengenai calon pembeli asing dan kronologi rencana penjualan menimbulkan tanda tanya. Apakah langkah penyelamatan tiga BUMN strategis ini akan diikuti dengan peningkatan daya saing dan transparansi tata kelola? Ataukah ini hanya bagian dari narasi politik untuk menunjukkan keberpihakan pada kepentingan nasional?
