Krisis Penasihat di Istana: Mengapa Presiden Butuh 'Brain Trust' yang Berani Berkata Tidak

Di tengah gejolak ekonomi dan kebijakan yang kerap menuai kontroversi, publik mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang berada di balik keputusan-keputusan presiden. Bukan sekadar figur sentral di Istana, melainkan tim penasihat—atau yang lazim disebut brain trust—yang menentukan arah pemikiran kepala negara. Namun, komposisi lingkaran dalam presiden saat ini dinilai minim kepakaran dan terlalu homogen, sehingga rawan menghasilkan kebijakan yang pragmatis dan kurang berbasis bukti.

Secara formal, presiden didukung oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Dewan Penasihat Presiden. Wantimpres, misalnya, diisi oleh eks tentara, politikus senior, purnawirawan, dan pengusaha. Hanya sedikit representasi dari pakar kebijakan publik, tata negara, atau administrasi publik. Padahal, keberagaman keahlian sangat penting untuk memastikan keputusan pemerintah didasarkan pada berbagai bukti yang sahih. Banyaknya figur berlatar belakang militer dan birokrat era lama berpotensi membawa pendekatan manajemen krisis yang usang, serta kurang memahami dinamika politik digital, gerakan sosial siber, dan tuntutan transparansi publik modern.

Di luar lembaga resmi, terdapat pula orang-orang dekat presiden sejak masa kampanye yang kini menduduki posisi strategis di Istana. Mereka memiliki akses lebih besar untuk mempengaruhi keputusan, namun mayoritas bukan berasal dari kalangan ilmuwan, peneliti, atau profesor aktif. Minimnya basis kepakaran ini membuat rekomendasi kebijakan kehilangan ketajaman akademis dan berisiko lebih bersifat populis ketimbang berbasis sains. Akibatnya, beberapa kebijakan yang tidak dirancang dengan baik menuai protes publik dan akhirnya dibatalkan tak lama setelah berlaku.

Sejarah membuktikan bahwa pemimpin hebat hampir selalu dikelilingi penasihat yang hebat. Presiden Franklin D. Roosevelt, misalnya, berhasil mengatasi Depresi Besar berkat tim yang terdiri dari ekonom, ahli hukum, dan pakar administrasi publik. Kebijakan New Deal yang lahir dari diskusi intensif para ahli tersebut menyelamatkan AS dari krisis ekonomi terburuk. Demikian pula di Chili pada 1970-an, sekelompok ekonom muda dalam brain trust bernama “El Ladrillo” berhasil menekan inflasi dari 600% dan memicu pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai “The Miracle of Chile”.

Lingkaran penasihat yang terlalu homogen dan enggan mengkritik pemimpin berisiko terjebak dalam groupthink—situasi ketika keinginan menjaga kesepakatan lebih diutamakan daripada menguji kualitas keputusan. Kondisi ini diperparah oleh confirmation bias, yaitu kecenderungan hanya menerima informasi yang menguatkan keyakinan yang sudah ada. Akibatnya, berbagai potensi tantangan dan alternatif keputusan tidak dibahas secara memadai, sehingga kegagalan kebijakan lebih mungkin terjadi. Karena itu, presiden tidak hanya membutuhkan penasihat yang loyal, tetapi juga yang berani mengatakan, “kebijakan ini keliru,” dalam proses perumusan kebijakan.

Di tengah tantangan ekonomi dan tata kelola yang semakin kompleks, Indonesia memerlukan lebih dari sekadar kepemimpinan yang kuat. Presiden membutuhkan brain trust yang kompeten, beragam, dan independen—sekelompok ahli yang mampu menguji gagasan, menawarkan alternatif, dan mengoreksi keputusan. Pertanyaannya, mampukah Istana merombak komposisi penasihatnya sebelum krisis yang lebih besar menghantam?