Trauma Keracunan Massal 1996 Mengubah Hidup: Kor Selamat Kini Jadi Garda Terdepan Keamanan Makanan Sekolah
Baca dalam 60 detik
- Nagisa Nakai, korban selamat wabah E. coli O157 yang menewaskan tiga orang di Sakai, Jepang, 1996, kini bekerja sebagai ahli gizi di pusat penitipan anak.
- Pengalaman pahit itu mendorongnya menekuni ilmu gizi dan manajemen higiene, lalu memilih karier di perusahaan penyedia makanan sekolah.
- Kisahnya menjadi pengingat pentingnya sistem keamanan pangan di institusi pendidikan, relevan dengan upaya Indonesia memperkuat pengawasan jajanan dan makanan sekolah.

Tiga puluh tahun lalu, Nagisa Nakai nyaris kehilangan nyawa akibat seporsi makan siang sekolah. Kini, perempuan 42 tahun itu menjadi salah satu penjaga gawang terdepan keamanan pangan untuk anak-anak di Sakai, Jepang. Kisahnya bukan sekadar catatan kelam, melainkan transformasi traumatis menjadi misi hidup: memastikan tak ada lagi anak yang merasakan sakit akibat makanan yang seharusnya menyehatkan.
Pada Juli 1996, Nakai yang saat itu duduk di kelas enam SD mengalami sakit perut hebat, diare berdarah, dan harus dirawat selama seminggu. Ia ternyata terinfeksi bakteri Escherichia coli O157 yang mencemari makanan sekolah. Lebih dari 9.500 anak di Sakai mengalami nasib serupa, dan tiga orang meninggal, termasuk teman sekelas Nakai yang sempat dirawat di rumah sakit. Kepergian temannya yang mendadak setelah kondisi sempat membaik meninggalkan luka mendalam. "Aku tidak percaya tidak akan pernah melihatnya lagi," kenang Nakai.
Insiden itu mengguncang Jepang dan memicu reformasi besar-besaran dalam sistem keamanan pangan sekolah. Pemerintah kota Sakai mengeluarkan laporan investigasi pada November 1996, tetapi gagal mengidentifikasi bahan makanan spesifik yang menjadi sumber kontaminasi. Sekolah diliburkan selama tiga minggu, dan ketika kantin kembali beroperasi, Nakai memilih membawa bekal dari rumah. Suasana kelas menjadi muram; bunga-bunga diletakkan di meja teman yang meninggal, dan topik keracunan makanan seolah tabu untuk dibicarakan.
Perubahan haluan hidup Nakai dimulai saat duduk di bangku SMA. Neneknya yang pandai memasak menyarankan agar ia belajar ilmu gizi. Nakai kemudian masuk jurusan nutrisi di universitas, mendalami manajemen higiene, dan mempelajari kasus-kasus keracunan massal. Ia baru menyadari bahwa tragedi yang dialaminya memiliki dampak besar terhadap kebijakan sanitasi pangan dan manajemen keamanan makanan sekolah di Jepang. "Saya pikir itu hanya terjadi di sekitar saya, ternyata memengaruhi sistem secara nasional," ujarnya.
Setelah lulus, Nakai melamar kerja di perusahaan penyedia makanan sekolah. Dalam wawancara, ia menceritakan pengalaman pahitnya dan tekadnya untuk membuat makanan sekolah yang aman. Ia diterima, kemudian bertugas di sekolah-sekolah dasar di Sakai dan Yao, serta meraih sertifikasi sebagai ahli gizi terdaftar. Sejak 2024, ia bekerja di pusat penitipan anak bersertifikat di Sakai, menyiapkan menu favorit seperti kari, ayam goreng, roti goreng, dan salad kentang. "Anak-anak bertanya menu hari ini dan bilang makanannya enak. Melihat mereka tersenyum adalah kebahagiaan," kata Nakai.
Kisah Nakai relevan bagi Indonesia, di mana kasus keracunan makanan di sekolah masih kerap terjadi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat puluhan kejadian luar biasa keracunan pangan setiap tahun, banyak di antaranya melibatkan jajanan anak sekolah. Minimnya pengawasan higiene dan rantai dingin, serta rendahnya kesadaran penjamah makanan, menjadi tantangan serupa. Pengalaman Jepang pasca-insiden Sakai menunjukkan bahwa regulasi ketat, pelatihan tenaga gizi, dan budaya transparansi mampu menekan risiko. Indonesia dapat belajar dari sistem manajemen keamanan pangan sekolah yang diterapkan di Negeri Sakura, termasuk kewajiban sertifikasi ahli gizi dan prosedur penelusuran balik (traceability) bahan pangan.
Nakai kini menjadi ibu dari dua anak, dan setiap hari ia diingatkan pada anak-anak yang menderita tiga dekade lalu. "Mereka pasti sangat menderita, sakit dalam tubuh kecil itu," katanya. Baginya, keamanan pangan bukan sekadar prosedur, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaan yang kini menggantung: mampukah Indonesia membangun sistem serupa agar tak ada lagi anak yang menjadi korban kelalaian di meja makan sekolah?



