Praktik Bisnis Berisiko di Industri Sekuriti Singapura: Gaji Petugas Tertunggak hingga Berbulan-bulan
Baca dalam 60 detik
- Penutupan agensi keamanan TwinRock menyoroti praktik keterlambatan pembayaran klien dan denda kontraktual yang menggerus arus kas perusahaan.
- Sebanyak 32 mantan karyawan mengajukan klaim gaji, dengan sebagian hanya menerima pembayaran parsial atau tidak sama sekali.
- Otoritas Singapura menginvestigasi dugaan pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan dan mengambil tindakan hukum terhadap TwinRock.
Penutupan agensi keamanan TwinRock di Singapura membuka tabir praktik bisnis yang membuat perusahaan jasa keamanan terjepit arus kas, berujung pada keterlambatan pembayaran gaji petugas keamanan. Kasus ini menjadi peringatan bagi industri yang kerap beroperasi dengan margin tipis.
Sejumlah petugas TwinRock mengaku tidak menerima gaji hingga empat bulan sebelum perusahaan berhenti beroperasi pada Oktober 2025. Catatan kontribusi Central Provident Fund (CPF) menunjukkan adanya celah pembayaran bulanan, mengindikasikan periode di mana iuran tidak disetorkan. Serikat Pekerja Keamanan (USE) menyatakan banyak pekerja enggan melapor karena telah lama bekerja dan berharap situasi membaik.
Sekretaris Jenderal USE, Raymond Chin, mengatakan pihaknya pertama kali mengetahui masalah gaji pada Oktober 2025 setelah seorang petugas mendatangi layanan mediasi. USE kemudian mewakili 11 anggotanya dalam tiga sesi mediasi antara November 2025 dan Februari 2026. Hasilnya, tiga pekerja menerima pelunasan gaji, delapan lainnya mencapai kesepakatan penyelesaian, dan bantuan voucher serta pencarian kerja baru diberikan kepada yang membutuhkan.
Asosiasi Agensi Keamanan Bersertifikat (ACSAL) menilai praktik keterlambatan pembayaran oleh klien dan denda likuidasi (liquidated damages) menjadi biang kerok. Presiden ACSAL, V W Nathan, mengungkapkan bahwa agensi kerap baru mengetahui pelanggaran kontrak di akhir bulan, tanpa diberi kesempatan memperbaiki. Akibatnya, pembayaran tertunda dan arus kas terganggu. Beberapa klien bahkan membayar hingga tiga atau empat bulan setelah jatuh tempo 30 hari, sementara agensi harus membayar gaji petugas mingguan atau bulanan.
Di sisi lain, sistem tender yang kompetitif dan penerapan Progressive Wage Model (PWM) sejak 2016 membuat agensi sulit menawarkan harga lebih rendah. PWM mewajibkan upah minimum dan standar pelatihan, sehingga biaya operasional tinggi. Nathan menyebut perang penawaran untuk setiap kontrak, ditambah keterlambatan pembayaran dan denda, membuat margin semakin tipis. Agensi kecil paling rentan kehilangan petugas ke pesaing yang lebih stabil.
Pemerintah Singapura melalui MOM, CPF Board, dan Tripartite Alliance for Dispute Management (TADM) telah turun tangan. Mereka memberikan bantuan finansial melalui Short-Term Relief Fund dan Migrant Workers' Assistance Fund bagi pekerja yang belum menerima gaji. MOM juga menyelidiki TwinRock atas kemungkinan pelanggaran Employment Act, sementara CPF Board menuntut perusahaan atas tunggakan iuran.
Raymond Chin mendesak perusahaan yang kesulitan keuangan untuk berkomunikasi secara transparan dengan pekerja sebelum masalah memburuk. Ia juga mendorong pekerja untuk segera melapor jika gaji tertunda, agar intervensi dini dapat dilakukan. Pertanyaan yang mengemuka: akankah praktik pembayaran tepat waktu dan pengelolaan denda yang lebih adil menjadi standar baru di industri keamanan Singapura?
