AS dan Iran Saling Serang untuk Kedua Kalinya, Trump Buka Peluang Negosiasi Baru

Ketegangan di Selat Hormuz kembali memanas setelah Amerika Serikat dan Iran melancarkan serangan balasan untuk hari kedua berturut-turut pada Kamis (9/7/2026), menghantam puluhan target militer dan infrastruktur strategis di masing-masing wilayah. Presiden AS Donald Trump, yang sehari sebelumnya menyatakan gencatan senjata dengan Iran "berakhir", justru membuka peluang perundingan baru setelah mengaku menerima panggilan dari pihak Teheran.

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengklaim telah menyerang sekitar 90 sasaran militer Iran, termasuk gudang rudal dan drone serta fasilitas logistik di sepanjang pesisir Iran. Serangan ini disebut sebagai respons atas aksi Iran yang menembaki kapal-kapal komersial di perairan Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir. Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) membalas dengan menyerang "infrastruktur dan fasilitas kunci" di pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain, yang dikonfirmasi oleh ledakan terdengar di Manama dan laporan intersepsi rudal oleh Kuwait.

Iran juga melaporkan bahwa serangan AS menghantam jembatan kereta api di timur laut negara itu serta pangkalan militer di Bushehr, lokasi satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir sipil Iran. Pesawat perang terdengar di atas Pulau Kish, dan ledakan mengguncang kota pelabuhan Bandar Abbas, Konarak, dan Chabahar, yang sebagian mengalami pemadaman listrik. Televisi pemerintah Iran menyebut delapan personel militer tewas dalam gelombang serangan pertama pada Selasa lalu.

Menariknya, di tengah eskalasi ini, Trump mengungkapkan bahwa pihak Iran "menelepon beberapa waktu lalu" dan ingin "membuat kesepakatan dengan sangat mendesak". Pernyataan itu disampaikan Trump kepada awak media di Air Force One, meski ia tidak merinci siapa yang menelepon. Sikap ambivalen Trump—antara ancaman keras dan isyarat diplomasi—mencerminkan dilema yang dihadapi Washington. Gregory Treverton, profesor emeritus hubungan internasional dari University of Southern California, menilai Trump terjepit: di satu sisi enggan mengakui kekalahan, di sisi lain sadar bahwa perang berkepanjangan merugikan ekonomi global dan AS sendiri.

Bagi Indonesia, konflik di Selat Hormuz memiliki implikasi langsung. Selat ini merupakan jalur vital bagi pasokan minyak mentah dan gas alam cair (LNG) yang diimpor Indonesia. Jika gangguan berlanjut, harga energi global bisa melonjak, menekan anggaran subsidi energi dan biaya produksi dalam negeri. Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi potensi kenaikan harga BBM dan listrik, serta mencari alternatif pasokan dari negara lain seperti Australia atau Afrika. Selain itu, ketidakstabilan di Timur Tengah juga berpotensi mempengaruhi nilai tukar rupiah dan arus investasi asing.

Diplomasi internasional terus bergerak. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan pengendalian diri, sementara Pakistan—yang selama ini menjadi mediator utama—ikut mendorong de-eskalasi. Iran dan Qatar juga telah berkomunikasi untuk menekankan pentingnya solusi diplomatik. Namun, tuntutan Iran agar Selat Hormuz dibuka hanya di bawah "pengaturan Iran"—termasuk pengenaan biaya lintas—menjadi batu sandungan. Oman, yang selama ini netral, mengutuk serangan terhadap Bahrain dan Kuwait tanpa menyebut Iran, namun tetap berupaya menjaga hubungan dengan Teheran.

Ke depan, prospek gencatan senjata baru masih terbuka, tetapi para analis memperingatkan bahwa Selat Hormuz mungkin tidak akan pernah kembali ke status quo ante. "Hampir semua hasil perang ini akan lebih buruk dari sebelumnya, ketika selat terbuka tanpa hambatan," ujar Treverton. Dengan hampir 6.000 pelaut masih terdampar dan lalu lintas maritim yang baru pulih sejenak, pertanyaan besarnya adalah: akankah Trump dan Iran benar-benar duduk bersama, atau justru konflik ini akan semakin memperdalam krisis energi global?